Bima Arya Rotasi Delapan Kepsek Usai Kisruh Kecurangan PPDB 2023
Wali Kota Bogor Bima Arya (IDN Times/Kevin Handoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bogor, IDN Times - Wali Kota Bogor Bima Arya baru saja merotasi delapan kepala sekolah dan sejumlah pejabat di dinas pendidikan (Disdik) sebagai bentuk pembelajaran dan pembenahan atas persoalan yang ada dalam pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023.
Persoalan yang terjadi pada PPDB tahun 2023 antara lain menyangkut pemalsuan identitas anak pada kartu keluarga (KK) dan titip KK untuk mengakali jarak rumah pada sistem zonasi. Dengan rotasi ini dia berharap keputusannya itu dapat membawa penyegaran dalam pimpinan sekolah di SD dan SMP.
“Jadi rotasi kali ini adalah pembelajaran dan pembenahan atas persoalan yang ada dalam PPDB kemarin. Saya menggunakan kewenangan yang saya miliki untuk melakukan penyegaran pimpinan sekolah di SMP dan SD,” kata Bima Arya dikutip dari ANTARA, Selasa (1/8/2023).
Delapan kepala sekolah yang dirotasi yakni Kepala SMPN 1, SMPN 3, SMPN 6, SMPN 8, SMPN 12, SMPN 16, SMPN SMPN 18, dan SMPN 20.
1. Sejumlah pejabat dinas pendidikan pun dipindah
(Ilustrasi). Siswa dan wali murid berkonsultasi. ANTARA FOTO/Mohammad AyudhaTak hanya kepala sekolah, lanjut Bima Arya, Sekretaris, Kepala Bidang SD, dan Kepala Bidang SMP juga dirotasi ke luar dari Disdik Kota Bogor. Kemudian pejabat yang bersangkutan diberi tugas di dinas lain untuk membangun sistem yang baik.
Sekretaris Disdik yang sebelumnya ditempati Dani Rahadian kini diduduki Hendres Deddy Nugroho, mantan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kepala Bidang SMP yang sebelumnya diduduki Yosep Berliana kini ditempati oleh Adhitya Bhuana, mantan Sekretaris Kecamatan Bogor Utara.
Kepala Bidang SD yang sebelumnya ditempati Rudi Suryanto kini diduduki Raden Medi Sandora, mantan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial.
Bima Arya menyampaikan pembenahan ini dilakukan setelah ia menerima laporan dari Inspektorat Kota Bogor. Di mana Inspektorat ditugaskan untuk menelusuri apabila ada malpraktik dan pelanggaran dalam PPDB di Kota Bogor.
2. Siapkan Perwali antisipasi kecurangan PPDB tahun depan
ANTARA FOTO/Prasetia FauzaniPemkot Bogor pun saat ini tengah merumuskan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai acuan dan berlaku sebagai syarat PPDB selanjutnya, mengantisipasi persoalan kecurangan yang terjadi pada tahun 2023 ini terulang.
Dia menerangkan dalam Perwali nanti ada beberapa aturan akan dilakukan penambahan dan modifikasi mulai syarat penerimaan hingga verifikasi faktual oleh dinas terkait.
Ia menyebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) harus melarang adanya perpindahan domisili kartu keluarga (KK) dalam satu tahun terakhir sebelum PPBD berlangsung.
"Dukcapil harus memiliki sistem, sehingga satu tahun PPBD itu untuk persyaratan untuk pindah domisili atau menitip famili lain itu tidak dilakukan, tidak boleh lagi ada famili lain," kata Bima Arya.
Bima menerangkan, dalam perwali juga Dinas Pendidikan diminta evaluasi sistem yang dilakukan dengan baik, verifikasi administrasi dengan scan barcode dari administrasi pendaftar, kemudian verifikasi faktual di lapangan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga harus membentuk panitia khusus PPBD setahun sebelum PPBD berlangsung.
Perumusan perwali melibatkan rekomendasi dari inspektorat yang mengawal tim khusus penelurusan kecurangan PPDB tahun 2023.
3. Berikan masukan ke Kemendikbudristek untuk evaluasi sistem ini
MenkoPMK Muhadjir sidak di SMA N 5 Tangerang/ dok humasBima yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengatakan bahwa dia bakal memberikan masukan kepada Kemendikbudristek soal evaluasi sistem PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
"Sebagai Ketua APEKSI saya sudah menyampaikan masukan kepada Menteri Pendidikan bahwa sistem zonasi harus dievaluasi, tujuannya baik untuk pemerataan," kata Bima
Di samping permintaan evaluasi soal pemerataan kualitas pendidikan dalam sistem PPBD perlu ada kerja sama daerah dalam hal infrastruktur sekolah. Selain itu, pemerataan guru dan tenaga pendidik yang berkualitas juga penting agar tidak lagi menimbulkan sekolah favorit ke depan.
Perhatian terhadap pembangunan sekolah baru maupun perbaikan infrastruktur sekolah perlu dilakukan pemerintah daerah agar sistem perbaikan berjalan beriringan.
"Tapi memerlukan kerja sama bagi kita semua untuk mengoreksi membangun sekolah yang lebih banyak, menyiapkan guru-guru, mengangkat tenaga honorer agar tersedia dan tenaga pendidik yang cukup di sekolah," katanya.
Bima memandang tugas wali kota untuk memastikan Disdukcapil dan Disdik, SD dan SMP memiliki sistem yang kuat sehingga terjamin hak-haknya.
Baca Juga: Disdik Jabar: Kabupaten Bogor Paling Banyak Kecurangan PPDB 2023
Baca Juga: PPDB: Pemerintah Pertimbangkan Seleksi Umur Ketimbang Zonasi
