Banyak Pabrik di Jabar Tutup, Apindo Minta Buruh Tak Mogok Massal
Ilustrasi pekerja migran Indonesia (PMI) (IDN Times/Athif Aiman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat meminta buruh tidak melakukan mogok massal usai penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024. Aksi tersebut dianggap bakal merugikan industri yang kemudian berdampak kembali pada pekerjanya.
Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik menuturkan, saat ini sudah banyak pabrik yang tutup baik secara permanen maupun relokasi ke provinsi lain. Salah satu persoalannya adalah nilai UMK di Jabar yang sudah tinggi.
"Marilah kita tanya ke diri sendiri, apakah kasih relevan demo di tengah situasi begini (banyak pabrik tutup)," kata Ning kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).
1. Industri di Jabar sudah mulai kesulitan dapat order
Ilustrasi perusahaan garmen. ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaAkibat upah yang tinggi, maka harga produksi juga lamai kenaikan. Dengan kondisi ini Ning sangat berharap tidak banyak aksi yang dilakukan buruh termasuk mogok massal. Karena nantinya produksi industri tidak berjalan dan ditakutkan membuat keraguan konsumen untuk membuat produk ke pabrik di Jabar.
"Upah tinggi membuat biaya produksi tinggi, sehingga customer ordernya lari ke daerah lain atau ke negara lain. Akibatnya di sini jadi banyak pabrik gak ada, order terus tutup deh," katanya.
2. Puluhan pabrik sudah mulai melakukan relokasi
Ilustrasi industri. (IDN Times/Arief Rahmat)Apindo Jabar ingin para pengusaha menghentikan upaya relokasi ke provinsi atau bahkan negara lain. Dia pun ingin para investor menempatkan provinsi ini menjadi prioritas tujuan investasi, baik padat karya maupun padat modal.
Dari data yang dihimpun Apindo Jabar, setidaknya ada sekitar 28 perusahaan yang telah melakukan relokasi ke Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut setidaknya ada 110 ribu tenaga kerja yang menggantungkan hidup.
"Perusahaan tersebut bergerak pada sektor alas kaki, tambang, garmen, makanan, dan lainnya," ujarnya.
3. Kepala daerah harus bisa ikut aturan, jangan seenaknya
Ilustrasi upah (IDN Times/Arief Rahmat)Menurut Ning, pengusaha setempat sangat khawatir karena beberapa kepala daerah yang demi kepentingan sesaat, memilih untuk tidak mentaati aturan, dan melanggar hukum, di mana hal tersebut pasti mengorbankan kepentingan para pencari kerja dan dunia usaha.
"Apa iya mereka ini tidak membutuhkan investor masuk ke daerah mereka? Sehingga begitu mudah, terang-terangan, bahkan banyak yang berulang-ulang, setiap tahun, secara konsisten melanggar aturan yang berlaku,” kata dia.
Pelanggaran yang seperti ini sudah seharusnya mendapatkan sanksi dari Mendagri karena membuat dunia usaha gaduh, tidak kondusif, hilang produktivitas, dan lainnya. Untuk itu Apindo meminta setelah proses pengupahan yang sangat melelahkan dan menguras energi ini, agar para stakeholders untuk kembali fokus bekerja, melakukan yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Baca Juga: Buruh Kembali Demo Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen, Ancam Mogok Massal
