Realisasi Anggaran Penanganan COVID-19 di Jabar Baru 17,58 Persen
Ilustrasi relawan tenaga kesehatan (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) baru merealisasikan 17,58 persen atau Rp204,5 miliar dari total anggaran Rp1,1 triliun anggaran penanganan COVID-19.
Nanin Hayani Adam, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar mengatakan, jumlah itu terhitung sejak Jumat (23/7/2021). Adapun sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.
"Anggaran untuk insentif tenaga kesehatan sebesar Rp57,7 miliar, sudah direalisasikan sebesar Rp33,5 miliar atau sekitar 58,15 persen," ujar Nanin di Kota Bandung, Sabtu (24/7/2021).
1. Penyaluran anggaran sesuai perintah Mendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika rapat kerja dengan komisi I DPD pada 2019 lalu. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Nanin bilang, Provinsi Jabar sudah melakukan pergeseran anggaran dengan menambah Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp400 miliar pada 12 Juli 2021. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp144 miliar berasal dari penghentian sementara proyek strategis.
Pergeseran anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Inmendagri tersebut dikeluarkan pada 2 Juli 2021.
"Yang intinya memperbolehkan daerah untuk melakukan pergeseran anggaran jika anggaran untuk bantuan sosial dan dukungan PPKM Darurat di daerah tidak memadai," ucapnya.
2. Anggaran akan digunakan untuk bantuan sosial masyarakat terdampak PPKM
Ilustrasi penyaluran bansos. (Dok. Kemensos)Anggaran tidak hanya dialokasikan untuk nakes. Nanin mengatakan, Provinsi Jabar akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak PPKM, seperti pelaku usaha yang tidak dapat melakukan aktivitas selama PPKM, pekerja seni, dan pekerja harian lepas.
"Sedangkan 1,9 juta Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) yang menerima bansos Pemda Provinsi Jabar pada 2020 sudah di-cover oleh pemerintah pusat," kata Nanin.
Adapun realisasi anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat per tanggal 23 juli 2021, yakni pendapatan 40,91 persen dan belanja 39,82 persen. "Terjadi perlambatan dalam pendapatan, sehingga diprediksi tidak akan mencapai target pada akhir tahun 2021 sebesar Rp5,6 triliun," kata dia.
3. Keterlambatan penyaluran insentif nakes terjadi karena ada faktor perubahan aturan
IDN Times/Debbie SutrisnoSebelumnya, Nina Susana Dewi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar mengatakan, insentif untuk nakes di Jabar terus mengalami kendala, salah satunya karena belum lengkapnya data pengajuan insentif dari rumah sakit. Namun, untuk saat ini, dipastikan semua sudah tercatat dengan baik.
Selain kendala data pengajuan insentif, Nina bilang, peraturan baru Kementerian Kesehatan (Kemenkes) nomor 12 2021 dan perubahan nomenklatur dalam Permendagri yang baru turun pada April 2021 juga menjadi kendala pembayaran insentif seluruh nakes di Jabar.
"Perubahan aturan itu mengakibatkan harus adanya penyesuaian yang membutuhkan waktu. Jadi ini masalahnya teknis saja," ungkapnya.
4. Akhir bulan ini insentif nakes akan dirampungkan Pemprov Jabar
Ilustrasi perawat yang kelelahan setelah memberikan pelayanan kepada positif COVID-19 (IDN Times/Ervan)Meski banyak mengalami persoalan teknis, Nina mengatakan, insentif nakes akan disalurkan berdasarkan data yang sudah diserahkan oleh rumah sakit di Jabar. Menurutnya, pembayaran ini merupakan hal yang wajib diterima nakes.
"Perubahan aturan membuat pembayaran pada Juli kemarin baru 34 persenan lebih. Karena saat ini semua perubahan aturan itu sudah bisa kita ikuti, maka Insya Allah bulan Juli ini semua bisa tersalurkan," katanya.
Baca Juga: Dewan Bilang Pemprov Jabar Kurang Sigap Tangani COVID-19 Varian Delta
Baca Juga: Lama Nganggur, DPRD Jabar Usul Bandara BIJB Kertajati Jadi RS COVID-19
