Alasan Akademisi Sepakat dengan Prabowo Soal Materi Pendidikan G30S
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Analis Kebijakan Pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah, sepakat dengan Keinginan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto soal guru sejarah di sekolah-sekolah dan kewajibannya dalam menjelaskan pemberontakan Gerakan 30 September 1965 (Gestapu).
Menurut Jejen, materi sejarah soal kekejaman Gestapu selama ini sudah ada, dan para guru dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah kerap menyampaikan materi tersebut.
"Dalam mata pelajaran sejarah materi soal itu (Gastapu) ada dan pasti disampaikan. Semua dari SD sampai perguruan tinggi pasti disampaikan," ujar Jejen saat dihubungi, IDN Times Jabar, Minggu (24/11).
1. Penting disampaikan agar sejarah kelam tidak terulang kembali
Nursih Basuki Art StudioPenekanan materi kekejaman Gastapu bukan lagi hal baru, kata dia, karena film tentang peristiwa itu sudah kerap diputar di sekolah-sekolah. Baginya hal tersebut bukanlah kemunduran bagi pendidikan generasi penerus bangsa, melainkan sebagai pengingat agar sejarah kelam tidak terulang kembali.
"Materi pelajaran dan film Gastapu harus disampaikan, tujuannya bukan untuk mengingat kemunduran masa lalu. Yang penting sejarah kelam tidak terulang, kebangsaan Pancasila itu final," ungkapnya.
2. Menhan dinilai hanya menegaskan agar tidak lupa sejarah
GoogleSoal keinginan Prabowo agar guru bisa menjelaskan sejarah kelam Gastapu, dinilainya sebagai pengingat agar generasi-generasi selanjutnya tidak pernah lupa tentang sejarah kelam Indonesia.
"Statement pak Prabowo tersebut hanya penegasan saja. Jangan sampai ada perilaku di luar Pancasila dan sistem demokrasi kita," jelasnya.
3. Sistem Demokrasi dan Pancasila harga mati
IDN Times/Fitang Budhi AdhitiaLebih lanjut, Jejen mengatakan, selain sebagai penegasan, keinginan Menhan juga dapat dianggap sebagai tameng agar oknum-oknum yang ingin mengganggu sistem negara lewat jalur pendidikan, seperti sistem khilafah yang saat ini masih diperdebatkan publik, bisa teratasi.
"Menhan hanya menegaskan bahwa kita tidak boleh lupakan sejarah. Pancasila, NKRI, dan sistem demokrasi kita yang final, tidak bisa jika digantikan oleh khilafah," kata dia.
