Comscore Tracker

Tak Bayar Uang Lembur saat Pilkada, Pengusaha Bisa Kena Denda!

Bahkan bisa juga merujuk ke aturan pidana

Jakarta, IDN Times - Pilkada Serentak 2020 digelar pada Rabu (9/11/2020), di mana pemerintah memastikan agar seluruh pengusaha meliburkan para karyawannya dengan keputusan tanggal merah. Namun faktanya, tidak semua pengusaha melakukan hal tersebut.

Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Franky Watratan, menjelaskan apabila pengusaha tidak membayar upah lembur kepada karyawan yang bekerja saat libur nasional pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu, akan dikenakan sanksi pidana.

"Apabila tidak membayar upah kerja lembur maka akan dikenakan sanksi pidana pelanggaran sebagaimana pasal 187 UU Cipta Kerja dengan pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama 12 bulan," katanya kepada IDN Times," Kamis (10/12/2020).

Baca Juga: Bekerja Saat Libur Pilkada, Kamu Berhak Dapat Uang Lembur  

1. Dendanya gak sedikit lho

Tak Bayar Uang Lembur saat Pilkada, Pengusaha Bisa Kena Denda!Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain itu itu, pengusaha juga bisa terancam denda jika tidak membayarkan hak karyawannya. Tidak tanggung-tanggung nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah

"Paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta," katanya.

Dalam keterangan dari Kemenaker, ketentuan itu diatur dalam Pasal 85 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Ayat 2:
Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari- hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Ayat 3:
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.

Lalu, aturan itu dijelaskan pula dalam Bab IV (Ketenagakerjaan) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 78 mengatur bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur.

Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut merupakan pelanggaran pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Bab IV (Ketenagakerjaan) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut adalah pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.

2. Pengusaha janji bakal bayar uang lembur karyawan yang masuk saat pilkada

Tak Bayar Uang Lembur saat Pilkada, Pengusaha Bisa Kena Denda!ilustrasi rupiah (IDN Times/Umi Kalsum)

Sebelumnya diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta agar pengusaha membayar karyawan yang bekerja pada hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020 berhak atas upah kerja lembur. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja, mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan tersebut.

"Ya betul bagi karyawan yg bekerja pada hari libur nasional pada saat pilkada memang harus dibayar," katanya kepada IDN Times, Kamis (10/12/2020).

3. Semua kebijakan akan dikembalikan ke masing-masing perusahaan

Tak Bayar Uang Lembur saat Pilkada, Pengusaha Bisa Kena Denda!Ilustrasi pilkada serentak (IDN Times/Mardya Shakti)

Dalam keterangan tertulisnya, Menaker menyebut ketentuan perundang-undangan yang mengatur kompensasi uang lembur itu berlaku bagi semua daerah termasuk yang tidak melakukan pilkada. Sebab, hari libur berlaku secara nasional.

Kendati begitu, Shinta tak menjelaskan kapan uang lembur karyawan akan dibayar. "Ini tentu saja tergantung kebijakan dan kesepakatan para pihak di perusahaan masing masing," ucapnya.

Baca Juga: Tenang, Pengusaha Janji Bakal Bayar Karyawan yang Masuk saat Pilkada

Topic:

  • Galih Persiana

Berita Terkini Lainnya