Comscore Tracker

Menkumham Jelaskan RKUHP Perzinahan dan Kohabitasi yang Jadi Polemik

Pihak yang berhak melaporkan dibatasi.

Jakarta, IDN Times - Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), menjelaskan pasal 417 terkait perzinahan dan kohabitasi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dirancang oleh DPR. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kohabitasi adalah tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan.

"Ini klarifikasi, perzinahan. Perzinahan juga ada di KUHP sekarang ini," katanya di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat (20/9).

1. Dibatasi untuk orang yang terkena dampak

Menkumham Jelaskan RKUHP Perzinahan dan Kohabitasi yang Jadi PolemikIDN Times / Auriga Agustina

Pasal tersebut berbunyi, “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II atau Rp10 juta”.

Menurutnya, pasal tersebut merupakan delik aduan, sehingga pelapornya dibatasi untuk orang-orang yang dinilai paling terkena dampak.

"Jadi makanya, sama dengan KUHP pidana kita sekarang, mengenal perzinahan, tidak ada yg baru di sini. Kecuali kita mau mengatakan di sini, nanti kalau kami tidak atur dikatakan lagi 'pemerintah atau Menkumham menyetujui perzinahan'. Itu lebih berat buat saya, jangan diputar balik," ucapnya.

Baca Juga: Banyak Pasal di RKUHP yang Kontroversial, Ini Klarifikasi Menkum HAM 

2. Delik aduan hanya boleh dilaporkan kelurga inti

Menkumham Jelaskan RKUHP Perzinahan dan Kohabitasi yang Jadi PolemikIDN Times / Auriga Agustina

Ia pun menjelaskan, orang-orang yang berhak mengadukan hanyalah orang tua, anak, atau suami, atau istri dari yang bersangkutan dan tidak dikaitkan dengan perceraian.

"Yang berhak mengajukannya hanya dibatasi hanya suami, istri, anak, dan orang tua," tegasnya.

3. Kohabitasi akan didenda Rp10 juta

Menkumham Jelaskan RKUHP Perzinahan dan Kohabitasi yang Jadi PolemikIDN Times / Auriga Agustina

Sejalan dengan itu, ia juga mengklarifikasi pasal 418 terkait kohabitasi dalam RKUHP yang berbunyi setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II atau Rp10 juta.

Ia menjelaskan, yang berhak mengadukan hanyalah orang tua, anak, atau, suami atau, istri dari yang bersangkutan dan dapat dilakukan juga oleh kepala desa atau sebutan lain, namun tetap persetujuan tertulis dari orang tua, anak, atau suami, atau istri, dan di dalam pengaduan ini juga disebutkan dapat diberikan opsi penarikan. 

4. Yassona klarifikasi pemberitaan media massa

Menkumham Jelaskan RKUHP Perzinahan dan Kohabitasi yang Jadi PolemikIDN Times / Auriga Agustina

Karena hal itu, Yasonna mengklarifikasi pemberitaan dari media international yang menyebutkan delik perzinahan dan kohibitasi nantinya akan menurunkan wisatawan ke Bali.

"If you like to bring your girlfriend and have fun with you in the hotel unless your parent your daughter come here which is I don't believe it," jelasnya dalam bahasa Inggris di depan awak media.

Baca Juga: Resmi Jadi Guru Besar STIK, Yasonna Laoly: Seperti Pulang Kampung

Topic:

  • Galih Persiana

Berita Terkini Lainnya