Verifikasi Desa Fiktif, Mendagri Akan Keluarkan Surat Edaran ke Pemda

2. Setiap desa harus memiliki daerah teritori, masyarakat, dan perangkat

(Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian [tengah]) IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya

Tito mengingatkan bahwasanya sebuah desa dapat dikatakan desa secara administratif apabila memiliki daerah teritori, masyarakat dan perangkat desa. Apabila salah satu elemen tidak ada, maka itu sudah tidak dapat lagi dikategorikan sebagai desa.

"Nah di beberapa tempat, di Koname kalau saya tidak salah, itu ada (desanya), tapi kemudian masyarakatnya ada yang pindah, sehingga ini berkurang. Ada yang kode pemerintahannya yang tidak ada, ini masalah administrasi," ujar dia. 

3. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada desa fiktif

IDN Times/Hana Adi Perdana

Fenomena tentang desa fiktif terungkap saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut adanya laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk, agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

"Gak ada. Dari data yang kita miliki tidak ada desa yang gak berpenduduk. Yang menerima dana desa dan dilakukan proses pembangunan dan desa," kata dia, di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11).

Menurut Sri Mulyani, dalam perkara tersebut, diduga ada 34 desa bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif. Sedangkan, 31 desa lainnya memang ada, tapi surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.

Baca Juga: Mendes Halim Bantah Dana Desa Ikut Dinikmati Desa Fiktif