Ridwan Kamil Minta OJK dan BI Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat

21 Mei 2021, 20:00 WIB

Dok. Humas Jabar

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menghadiri Halal bi Halal bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jabar dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (21/5/2021).

Dalam pertemuan ini, Emil meminta OJK Jabar dan BI Jabar untuk meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat di Jabar. Apalagi, pandemik COVID-19 memaksa semua pihak, mulai dari pemerintah, perbankan, sampai masyarakat, harus berdaptasi dengan teknologi atau digital.

"Akses keuangan juga mengalami digitalisasi yang meningkat, saya titip kepada OJK, saya dapat laporan dari warga-warga saya yang diiming-imingi investasi online juga. Jadi merambah, tidak hanya akses keuangan, tapi investasi online yang sudah mulai di seluruh lapisan masyarakat," kata Emil melalui siaran pers.

1. Masyarakat akan rugi ketika keuangan digitalnya rendah

Ilustrasi pengaduan masalah keuangan di OJK. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

Situasi tersebut, kata Emil, berpotensi merugikan masyarakat manakala literasi keuangan digital masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, ia mendorong OJK Jabar dan BI Jabar untuk intens mengedukasi kepada masyarakat terkait keuangan digital.

Menurutnya, konten-konten edukasi mesti dikemas dengan menarik dan sederhana. Tujuannya agar masyarakat tertarik dan mudah untuk menyerap informasi yang disampaikan.

"Jadi saya titip kepada OJK dan BI, tolong bikin video-video edukasi yang mudah dipahami tentang hal-hal baru dalam dunia keuangan kepada masyarakat awam, serta berhimpunnya rentenir-rentenir juga secara digital itu meresahkan," ucapnya.

2. Tanggung jawab OJK tidak hanya urusan ekenomi makro saja

Ilustrasi transaksi digital (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Tanggung jawab OJK dan kawan-kawan, lanjut Emil, tidak hanya di level makro, formal, tapi tolong justru ada yang masuk ke pihak-pihak yang perlu kita edukasi di level mikro.

"Mudah-mudahan dengan itu, kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, sehingga ekonomi kita bisa pulih," kata dia.

3. Presiden sebut tingkat inklusi keuangan Indonesia kalah melek dari negara tetangga

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok.Biro Pers Kepresidenan)

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengungkapkan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia kalah dibanding negara-negara lain di ASEAN. Tingkat melek keuangan yang kalah jauh dibanding negara-negara tetangga itu jadi pekerjaan rumah yang besar bagi berbagai pihak terkait.

Dia menyebut salah satu yang perlu pengembangan lebih baik ialah industri financial technology (fintech) di Tanah Air.

"Indeks inklusi keuangan kita masih teritnggal. Di 2019 indeks inklusi keuangan kita 76 persen, lebih rendah dibangin negara ASEAN, misalnya Singapura 98 persen, Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Sekali lagi kita masih di angka 76 persen," kata Presiden Jokowi.

Tidak hanya itu, tingkat literasi keuangan di Indonesia juga tercatat masih rendah, yakni baru 35,5 persen. Itu artinya, masih banyak masyarakat yang belum menggunakan layanan keuangan informal.

"Hanya 31,26 persen masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital," ucap dia.