Rawan Dijadikan TPPU, BPR Sukabumi Pantau Tranksasi Keuangan Nasabah

Karena tugas dan kewenangannya yang hanya menghimpun simpanan masyarakat, sistem perbankan pada lembaga BPR ini dinilai menjadi rawan untuk dimanfaatkan sebagai tempat Money Laundry.

Wibowo mengatakan berdasarkan kajiannya terdapat dua layanan yang diduga bisa menjadi akses masuk pelaku kejahatan untuk menyimpan uang ilegalnya.

"Pelaku bisa berpura-pura menjadi masyarakat biasa untuk menjadi nasabah BPR. Kemungkinan besarnya pelaku akan memanfaatkan lebih dari 2-3 orang nasabah untuk menyebarkan uangnya dari hasil kejahatan menjadi tabungan biasa," katanya.

Selain itu pola lainnya yang diduga akan digunakan pelaku yakni memperbanyak transaksi tabungan dalam waktu yang singkat.

Jajaran direksi BPR Sukabumi tidak akan setengah hati dalam melakukan upaya antisipasi pemanfaatan lembaga perbankannya oleh pihak tak bertanggung-jawab. Untuk menghindari dijadikannya tempat pencucian uang, BPR sudah membentuk tim khusus yang beranggotakan dua hingga tiga orang mulai dari tingkat kantor pusat hingga kantor cabang.

Wibowo menerangkan secara teknis pengawasan terhadap transaksi tabungan lebih ditujukan hanya untuk 25 nasabah yang masuk dalam kategori jumlah tabungan terbesar. Tim khusus pengawasan akan mengurai riwayat atau asal usul uang yang mereka simpan.

"Kami akan pentau setiap perkembangan jumlah tabungannya. Jika besaran uang yang dimasukan ke dalam tabungannya terkesan tidak lazim karena tidak sesuai dengan penghasilan usahanya atau gaji, maka kami akan menindaklanjutinya dengan melaporkannya ke PPATK," tegas Wibowo.

Koordinator Benteng Aktifis Sukabumi Bersatu (BASB), Firman Hidayat menyatakan pengawasan untuk mewaspadai TPPU harus dilakukan dua arah, yakni kepada nasabah serta pegawai atau pimpinan BPR di semua tingkatan, baik jajaran direksi hingga kepala kantor cabang.

Ia mengatakan Tidak sedikit praktik kejahatan perbankan seperti itu juga dilakukan oleh pejabat bank yang memanfaatkan kewenangannya untuk meraup uang kredit ilegal dalam jumlah banyak.

Seperti yang terjadi di Cilacap, Jawa tengah. Dua orang pimpinan BPR ditahan karena diketahui telah membuat kredit fiktif menggunakan agunan surat-surat berharga milik masyarakat yang sedang diagunkan pada BPR tersebut. "Kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai BPR jauh lebih berbahaya, sebab mereka bisa memanfaatkan setiap celah aturan perbankan demi keuntungan semata," tuturnya.