Pinjol Bikin Pusing! OJK Cirebon Kewalahan Terima Aduan Warga

19 Jun 2025, 14:22 WIB

Hakim Baihaqi

ilustrasi daftar pinjol (pexels.com/RDNE Stock project)

Intinya sih...

Fintech lending dan bank umum jadi sumber aduan tertinggi
Permintaan SLIK debitur capai ribuan, penipuan jadi ancaman nyata
Wilayah Kabupaten Cirebon mendominasi dalam layanan konsultasi keuangan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Cirebon, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat total 555 layanan konsultasi dan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan hingga kuartal I 2025. Layanan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan penyelesaian masalah keuangan, dengan dominasi keluhan terkait fintech lending dan bank umum.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menjelaskan mayoritas layanan masih berupa konsultasi langsung atau walk-in ke kantor OJK Cirebon yang menunjukkan pentingnya kehadiran fisik lembaga pengawas di daerah.

“Kami menerima sebanyak 410 layanan walk-in atau 73,87 persen dari total layanan, disusul melalui telepon sebanyak 66 layanan (11,89 persen) dan melalui aplikasi APPK sebanyak 79 pengaduan (15,35 persen),” ujar Agus, Kamis (19/6/2025).

1. Fintech dan bank umum jadi sumber aduan tertinggi

ilustrasi panggilan spam pinjol yang kerap mengganggu (freepik.com/EyeEm)

Di antara berbagai sektor jasa keuangan, layanan fintech lending menjadi yang paling banyak dikonsultasikan atau diadukan masyarakat. OJK Cirebon mencatat ada 195 layanan yang berkaitan dengan fintech lending, atau setara 35,14 persen dari total.

Menariknya, jumlah ini setara dengan pengaduan yang terkait bank umum, yang juga mencapai 195 layanan (26,67 persen). Sementara pengaduan terhadap perusahaan pembiayaan mencapai 11,35 persen atau 63 layanan, pengaduan lainnya sebesar 14,77 persen atau 82 layanan, dan laporan terhadap entitas ilegal sebesar 4,14 persen atau 23 layanan.

“Masih tingginya aduan terhadap fintech lending mengindikasikan bahwa literasi masyarakat terhadap pinjaman online masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, pengaduan terhadap bank menunjukkan harapan masyarakat akan layanan keuangan formal yang lebih adil dan transparan,” kata Agus.

2. Permintaan SLIK debitur capai ribuan, penipuan jadi ancaman nyata

Indeks Literasi Keuangan Meningkat, Fintech Makin Getol Edukasi (IDN Times/istimewa)

OJK Cirebon juga menangani permintaan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang mencapai 3.442 layanan hingga April 2025. Permintaan ini dilayani baik secara offline maupun online, dan menunjukkan kebutuhan tinggi terhadap transparansi data keuangan, khususnya informasi debitur.

Dalam aspek jenis masalah yang dikonsultasikan, dominasi terbesar masih berasal dari layanan SLIK sebesar 24,32 persen atau 135 kasus.

Permintaan informasi terkait sektor keuangan mencapai 22,16 persen (123 layanan), disusul kasus penipuan di sektor jasa keuangan sebesar 18,74 persen (104 layanan), permintaan restrukturisasi atau keringanan angsuran sebesar 5,59 persen (31 layanan), dan aduan terhadap pinjaman online sebanyak 4,5 persen (25 layanan).

“Kasus penipuan di sektor keuangan masih cukup tinggi. Kami mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam mengenali layanan legal dan ilegal,” kata Agus.

3. Wilayah Kabupaten Cirebon mendominasi

potret peziarah di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Cirebon (commons.wikimedia.org/NoiX180)

Dari segi demografi, mayoritas layanan berasal dari segmen masyarakat umum sebesar 94,23 persen atau 523 layanan. Disusul oleh pelajar dan mahasiswa 4,14 persen (23 layanan), ibu rumah tangga 0,72 persen (empat layanan), wirausaha 0,54 persen (tiga layanan), serta masing-masing satu layanan dari kalangan swasta dan ASN/TNI/Polri (0,18 persen).

Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki lebih banyak menyampaikan pengaduan atau konsultasi (52,61 persen atau 292 layanan) dibanding perempuan (47,03 persen).

Dari aspek wilayah, Kabupaten Cirebon menjadi daerah dengan layanan tertinggi, yaitu 239 layanan atau 43,06 persen.

Kota Cirebon berada di posisi kedua dengan 174 layanan (31,35 persen), disusul Kabupaten Kuningan dengan 39 layanan (7,03 persen), Kabupaten Majalengka dengan 22 layanan (3,96 persen), dan wilayah lainnya termasuk di luar Ciayumajakuning sebanyak 33 layanan (5,93 persen).

“Kami melihat adanya kesadaran yang cukup tinggi di Kabupaten Cirebon terhadap pentingnya literasi keuangan dan penyelesaian sengketa jasa keuangan secara resmi,” kata Agus.