Pemprov Jabar Sebut Dana Pemulihan Ekonomi Rp5 Triliun Sudah Terserap

Menurutnya total yang sudah diluncurkan mencapai Rp4,98 triliun pada para pihak yang membutuhkan dana pemulihan ekonomi. Penerima dana PEN dari BJB didominasi oleh sektor konstruksi dan perdagangan.

“Masing-masing mengambil porsi 25 persen, kami tengah melobi untuk meminta lagi,” katanya.

Sejauh ini penambahan dana diperlukan mengingat sektor UMKM masih menemui kendala penerimaan subsidi dari pemerintah. Emil mengaku sudah memerintahkan tim Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) untuk bersafari ke sejumlah kementerian teknis.

“Untuk memastikan dana pusat yang bisa kita mintakan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Jabar,” paparnya.

Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memberikan pinjaman ke daerah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu mengatakan, pinjaman PEN Daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak COVID-19 agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah.

“Yang hari ini kita lihat adalah yang dalam alokasi untuk mendukung pemerintah daerah. Karena memang Pemerintah Daerah yang paling depan dan mereka yang harus betul-betul memulihkan terutama dari kondisi kegiatan masyarakat yang sangat rumit dan juga dari sisi mengembalikan kegiatan ekonomi tanpa memperburuknya penyebaran COVID-19 itu tugas yang luar biasa sulit,” ujarnya

Povinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat merupakan Pemda pertama yang memanfaatkan Pinjaman PEN Daerah ini. Perjanjian tersebut sebagai bentuk dukungan atas usulan kebutuhan pembiayaan penanganan COVID-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi di DKI sebesar Rp12,5 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4 triliun.

Untuk DKI Jakarta, naiknya defisit disebabkan oleh turunnya PAD dan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Melalui pinjaman daerah, Pemprov DKI mengajukan usulan pinjaman yaitu sebesar Rp4,5 triliun (tahun 2020) dan Rp8 triliun (tahun 2021).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olah raga.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp1,9 triliun (tahun 2020) dan Rp2,01 triliun (tahun 2021). Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di antaranya infrastruktur sosial seperti rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan dan infrastruktur logistik seperti jalan atau jembatan provinsi dan kabupaten atau kota.

Selain itu juga pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah/rutilahu (MBR), penataan kawasan khusus seperti alun-alun, destinasi wisata, creative center, serta infrastruktur lingkungan seperi irigasi dan drainase.