Nikel Melimpah, Indonesia Harus Kendalikan Harga Dunia

Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, menilai Indonesia selama ini justru membanjiri pasar global dengan produksi nikel berlebih. Alih-alih meningkatkan keuntungan, strategi ini membuat harga nikel dunia jatuh dan nilai tambah nasional tergerus.

Menurutnya, masalah utama bukan terletak pada kebijakan hilirisasi, melainkan pada strategi implementasi yang keliru. Produksi yang masif tanpa pengendalian suplai global membuat Indonesia kehilangan kesempatan mengatur pasar, padahal secara ekonomi dan cadangan, posisi Indonesia sangat dominan.

Tak hanya berdampak pada penerimaan negara, ekspansi nikel skala besar juga memicu deforestasi puluhan ribu hektare di wilayah sentra tambang. Tekanan lingkungan ini menjadi biaya tersembunyi dari kebijakan yang dinilai terlalu fokus pada kuantitas produksi.

Transisi Bersih merekomendasikan strategi kontrol dan manfaatkan (KM) sebagai jalan keluar agar Indonesia beralih dari price taker menjadi price maker. Dengan strategi ini, harga nikel dunia diproyeksikan bisa naik hingga dua kali lipat ke kisaran USD 26–36 ribu per metrik ton dalam tiga hingga lima tahun.

Jika mulai diterapkan pada 2026, kenaikan harga tersebut diperkirakan tercapai pada periode 2028–2030. Dampaknya, Indonesia berpotensi meraup tambahan pendapatan hingga Rp369 triliun per tahun.

Untuk mewujudkannya, Transisi Bersih mengusulkan empat langkah utama: pembatasan kuota produksi selama 3–5 tahun, penerapan pajak ekspor progresif 10–35 persen, pencabutan insentif fiskal bagi smelter baru, serta penguatan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Langkah ini dinilai krusial agar pengelolaan nikel tak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai Indonesia sulit mengendalikan harga nikel karena posisi China sebagai pembeli dominan atau monopsoni. Kondisi ini diperparah oleh hilirisasi yang belum diimbangi industrialisasi menengah (midstream), sehingga produk olahan primer terpaksa diekspor kembali.

Akibatnya, Indonesia tetap bergantung pada pasar China dalam penyerapan nikel. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Bhima mendorong pencarian pembeli alternatif, terutama dari dalam negeri.

BUMN disebut bisa menjadi champion baru. Perusahaan seperti Krakatau Steel, Inalum, hingga PLN dinilai berpotensi menyerap nikel untuk kebutuhan industri baja, aluminium, dan pengembangan battery energy storage system (BESS) sejalan dengan agenda transisi energi nasional.