Menyulap Hil yang Mustahal, BTN Wujudkan Mimpi Rudi Punya Rumah Impian

Ketika awal mula mengambil rumah ini, Rudi tidak bekerja sebagai pengendara ojek online, melainkan cleaning service (jasa pelayanan kebersihan). Saat itu gaji yang diterimanya sekitar Rp3 juta per bulan.

Meski penghasilannya tidak besar, tapi kemudahan yang diberikan BTN melalui pembiayaan rumah murah membuat Rudi bisa membeli satu unit rumah. Cukup membayar tambahan Rp2 juta, pengembang kemudian membangun rumahnya dalam jangka waktu sekitar enam bulan. Setelahnya, dia melakukan akad untuk kredit pemilikan rumah (KPR) Rp12 juta. Rudi mengambil jangka kredit 15 tahun.

Karena butuh pemasukan yang lebih untuk membayar cicilan KPR dan kebutuhan rumah lainnya. Rudi memutuskan untuk beralih menjadi pengendara ojek online. Dari cerita teman pendapatan ojek lebih besar ketimbang cleaning service. Pada 2019, Rudi pun mampu meraup Rp5 juta pendapatan kotor setiap bulannya. Itu belum ditambah dengan pemasukan dari kebaikan hati konsumen yang suka memberikan tip.

Dari pemasukan ini dia mampu membayar cicilan setiap bulan yang hanya Rp1 juta. Rudi semakin sumringan di tahun pertamanya menempati rumah ini karena ada bantuan dari pemerintah.

Periode 2020, setiap warga yang membeli rumah akan mendapatkan subsidi bantuan sekitar Rp4 juta per tiga bulan. Dana ini kemudian digunakan Rudi untuk mereovasi rumah mulai dari memasang kanopi di bagian depan hingga belakang. Sayangnya bantuan itu kemudian sirna hanya dalam setahun berjalan.

Petaka pun kemudian menghampiri Rudi ketika pandemik COVID-19 menerjang Indonesia. Berbagai aturan untuk menjaga protokol kesehatan membuat pendapatan ojek online menurun drastis. Sejak 2020 akhir dia hanya mampu mengantungi uang Rp3,5 juta. Uang ini bisa naik ketika ada tip dari konsumen, tapi itu pun tidak banyak.

Uang yang didapat Rudi pun kemudian harus disetorkan ke Bank BTN untuk membayar cicilan rumah. Dia tak membayarnya menggunakan secara online (daring) melalui aplikasi, tapi langsung datang ke bank dan membayarnya secara cash.

"Sejauh ini tidak ada masalah dari Bank BTN walaupun saja kerja jadi ojek online. Asalkan cicilan masuk terus. Alhamdulillah, kerjaan saja cuman ngojek juga tetap bisa dapat rumah," ungkap Rudi.

Meski penghasilannya sekarang pas-pasan di saat pandemik mulai surut, Rudi tak mempersoalkannya. Satu hal yang membuat dia tetap nyaman bekerja pergi pagi pulang malam, adalah saat berkumpul dengan keluarga di rumah.

Dulu saat tujuh tahun mengkontrak, Rudi hanya menjadikan rumahnya sebagai tempat tidur. Ukuran kontrakan yang hanya 3x3 meter membuat dia dan keluarga tidak bisa melakukan aktivitas lain. Namun sekarang, Rudi bisa bermain dengan anak di ruang tengah atau di halaman depan. Memasak bersama istri pun menjadi kegiatan lainnya saat berada di rumah.

"Saya pernah pas kerja tidak pulang karena enggak dapat banyak orderan. Sayang kalau pulang uang habis buat bensin. Terus jadinya menginap di rumah saudara tiga hari. Tapi tetap saja ternyata lebih nyaman di rumah sendiri bertemu anak istri dibandingkan di rumah orang," ungkap Rudi.

Raya syukur memiliki rumah pun diakui Vera. Bekerja sebagai ibu rumah tangga, dia mengurus kedua anaknya. Sesekali Vera berjualan makanan dari rumah untuk menambah uang dapur. Namun, sekarang kondisi kesehatan Vera kurang baik sehingga dia harus menghentikan usahanya.

Sebagai orang asli Kota Bandung, tinggal di daerah Cimanggung, Sumedang, memang menjadi sesuatu yang janggal di awal kepindahan. Biasa berada di tempat yang ramai, kemudian sekarang rumahnya jauh dari keramaian kota, sesekali membuat Vera kecil hati.

"Ya namanya berkeluarga dan ingin punya rumah sendiri pasti ada suka dukanya. Mungkin sekarang kalau mau belanja atau sesuatu cukup jauh, tapi saya juga senang karena akhirnya punya rumah sendiri sama suami dan anak-anak," kata Vera.

Meski jauh dari perkotaan, tapi perumahan subsidi di sini sudah ramai. Kedekatan tetangga pun amat rukun menambah kehangatan kawasan perumahan ini. Vera amat berharap semakin banyak fasilitas yang dibangun di sekitar perumahan sehingga berbagai kebutuhan bisa dijangkau dengan mudah dan murah.

Rudi dan Vera merupakan salah satu dari jutaan orang yang bekerja secara informal. Meski penghasilan tidak begitu besar, keduanya sekarang sudah mampu mendapatkan bantuan pembiayaan rumah impian.

Usaha pemerintah untuk memberikan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi pekerja informal telah dilakukan dengan beragam cara. Musababnya, angka ketersediaan rumah di Indonesia masih kurang dibandingkan yang membutuhkan termasuk para pekerja berpenghasilan rendah.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, jumlah backlog perumahan mencapai angka 12,75 juta unit. Pemerintah menargetkan angka backlog atau selisih antara kebutuhan dan persediaan perumahan di Indonesia dapat menurun secara bertahap hingga mencapai lima juta pada 2024.

Salah satu cara untuk mengikis angka backlog adalah mempermudah para pekerja informal mendapatkan rumah. BTN saat ini menjadi perbankan paling masif masuk ke ranah tersebut. Sektor pekerja informal dinilai sebagai segmen yang potensial untuk digarap bisnis jasa layanan perbankan. Selain karena jumlahnya yang sangat besar, masih banyaknya yang belum mengakses layanan keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi bank untuk bisa mencarikan solusi bagi pekerja informal.

Direktur Distribution & Funding PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Jasmin mengatakan, saat ini perbankan masih banyak yang fokus bisnisnya melayani sektor formal, padahal sektor informal potensinya juga sangat besar. Untuk itu, perseroan terus melakukan inovasi membuat berbagai skema agar layanan perbankan bisa dinikmati pekerja informal khususnya penyaluran kredit.

“Untuk pembiayaan rumah khususnya rumah subsidi sekitar 93 persen dinikmati oleh pekerja formal, sedangkan sektor informal baru 7 persen. Untuk itu Bank BTN terus mencari skema yang bisa mempermudah pekerja informal bisa menikmati pembiayaan dari Bank BTN,” kata Jasmin dalam sebuah kegiatan di Solo beberapa waktu lalu dikutip dari siaran pers.

Salah satu skema yang ditawarkan pemerintah dan Bank BTN dalam pembiayaan rumah untuk pekerja informal adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Dengan produk ini, pekerja informal hanya perlu menabung di Bank BTN selama tiga bulan, setelah memenuhi syarat maka mereka bisa mengajukan permohonan KPR BP2BT.

Untuk meningkatkan penyaluran KPR BP2BT, Bank BTN menggandeng Gojek dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI). Dua entitas ini memiliki komunitas pekerja informal yang luar biasa banyak jumlahnya mencapai jutaan anggota.

Untuk mitra driver Gojek yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan kredit sebanyak 200 ribu orang. Dari jumlah tersebut Bank BTN menargetkan sekitar 30 persen dapat dibiayai oleh KPR BP2BT.

Sementara, lanjut Jasmin, jumlah pedagang tradisional yang mencapai lebih dari 12 juta juga merupakan pasar potensial bagi perseroan tidak hanya dalam menyalurkan kredit perumahan subsidi tetapi juga kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Bagi para pedagang pasar juga bisa menikmati produk Tabungan Bisnis Bank BTN untuk memudahkan transaksi mereka,” papar Jasmin.

Salah satu dukungan pemerintah lainnya di sektor perumahan adalah melalui subsidi KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). FLPP hadir sejak tahun 2010 dan terus terakumulasi. Total realisasi penyaluran sampai dengan 2021 sebesar Rp60,67 triliun.

Keinginan pemerintah untuk membangun rumah semakin banyak mendapat dukungan dari para pengembanga, satu satunya adalah Himpunan Pengembang Pemukiman Dan Perumahan Rakyat (Himperra). Perwakilan DPC Himperra Jabar, Aries Pratama Nuryanto mengatakan bahwa kebutuhan rumah di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat memang masih tinggi. Terlebih daerah ini merupakan pusat perekonomian dan perindustrian sehingga banyak warga yang bekerja dan tinggal di Jawa Barat.

Pada 2022 secara gabungan seluruh pengembang total pembangunan unit mencapai 64 ribu. Sedangan Himperra kebaian 5.700 unit. Untuk 2023, Himperra menargetkan adanya kenaikan pembangunan unit mencapai 7.000 untuk rumah subsidi.

Menurutnya, dengan perkembangan ekonomi yang makin membaik dan pandemik COVID-19 melandai tahun ini, kebutuhan rumah diperkirakan naik dua kali lipat. Artinya, ketika tahun lalu sudah ada 64 ribu pembangunan rumah, pada 2023 harus ada minimal 120 ribu unit rumah bagi masyarakat.

"Apalagi sekarang anak muda mulai beralih dan melek pada kebutuhan tempat tinggal. Sekarang banyak orang berinvestasi di rumah dan properti lain. Sehingga kebutuhan rumah akan makin meningkat," kata Aries.

Dia pun menegaskan bahwa rumah subsidi yang sekarang dibangun sebenarnya sudah mempunyai spesifikasi baik untuk hal bangunannya. Di sisi lain, akses jalan dan infrastruktur penunjang sudah banyak yang bagus. Sehingga masyarakat tidak harus takut ketika mengambil rumah murah dari pemerintah.

Untuk calon pembeli, Aries memastikan bahwa pembiayaan kredit dari perbankan manapun hampir sama. Meski demikian, BTN saat ini menjadi pemain utama dalam memberikan bantuan warga kurang mampu dalam membeli rumah idamannya.

"Secara plaform ini Bank BTN ini rajanya perumahan. Artinya, semua bank memang bisa masuk, tapi kuota terbanyak di BTN karena pengalamannya selama ini," kata dia.

Terpisah, Direktur Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan bahwa Indonesia harus membangun 1,5 juta rumah setiap tahunnya untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah di 2045.

"Rumah itu ada 3 isu utama ya. Satu backlog 12,71 juta menurut Susenas 2021, dengan pertumbuhan 680 ribu setiap tahun," katanya dalam acara Penandatanganan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan, Rabu (25/1/2023).

Oleh karena itu, setiap tahunnya harus dibangun 1,5 juta unit rumah jika ingin menyelesaikan masalah backlog kepemilikan rumah pada 2045.

Pekerjaan rumah yang juga harus dibereskan pemerintah adalah backlog hunian. Setidaknya ada sekitar 6,7 juta backlog hunian. Salah satu solusi mengatasi itu adalah rumah sewa.

"Nah, tentu isu ini bisa kita taruh sebagai tujuan bersama untuk kita selesaikan. Target 2045, saya pikir angka yang bagus karena pada saat itu Indonesia maju harusnya tidak ada lagi backlog," tuturnya.

Untuk mengatasi masalah di bidang perumahan, Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan.

Pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan bertujuan mendukung terciptanya penyelarasan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing).

Dia memastikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi komitmen bersama dalam melakukan sinergi melalui forum koordinasi antarkementerian/lembaga, dalam rangka pengembangan perumahan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing.