Koperasi Merah Putih Cirebon Dimulai, Tantangan Masih Mengadang

Imron menegaskan, koperasi merupakan instrumen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa.

Ia menekankan, pembangunan ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat atau daerah, melainkan perlu digerakkan langsung dari bawah atau melalui kekuatan warga dan komunitas.

Ia mengutip kembali pernyataan Presiden bahwa pembangunan yang ideal harus dimulai dari desa. “Kalau desa kuat, maka kecamatan dan kabupaten ikut kuat. Dari situlah kita bisa membentuk ekonomi nasional yang tangguh,” ujar Imron.

Koperasi Merah Putih sendiri dirancang untuk mendorong pengelolaan sumber daya lokal secara kolektif. Setiap koperasi diharapkan memiliki unit usaha yang sesuai dengan potensi wilayahnya, baik di bidang pertanian, peternakan, perdagangan lokal, maupun jasa keuangan mikro.

Di sejumlah desa, koperasi sudah mulai menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan usaha kecil. Ada pula yang mengembangkan model usaha berbasis pertanian terpadu, seperti pengolahan hasil panen dan distribusi pupuk organik.

Untuk mendorong keberlanjutan program ini, Pemerintah Pusat telah menyalurkan bantuan sebesar Rp2 miliar kepada koperasi-koperasi di Kabupaten Cirebon.

Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung operasional awal dan pengembangan usaha koperasi, termasuk kebutuhan pelatihan dan pengadaan peralatan dasar.

Imron menjelaskan, ana dari pusat disalurkan langsung kepada koperasi melalui skema pembinaan khusus. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Cirebon, melalui Dinas Koperasi, telah membentuk tim fasilitator yang bertugas melakukan verifikasi, pendampingan, dan pelatihan bagi para pengurus koperasi.

“Kami dari daerah tidak hanya menunggu, tetapi aktif melakukan pembinaan. Dinas koperasi sudah keliling ke banyak desa untuk memastikan koperasi yang dibentuk benar-benar siap dan bisa berjalan,” ujarnya.

Pembinaan ini meliputi penyusunan rencana usaha koperasi, pengelolaan keuangan, hingga pelatihan manajemen organisasi. Tujuannya agar koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga berfungsi secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski sudah beroperasi, Imron tak menutup mata terhadap berbagai tantangan teknis yang masih dihadapi koperasi, khususnya terkait keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung.

Beberapa koperasi mengaku kesulitan dalam distribusi barang karena belum memiliki kendaraan operasional atau alat produksi.

Hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurut Imron, kebutuhan sarana fisik akan diusulkan dalam anggaran pendukung selanjutnya, baik melalui APBD maupun koordinasi tambahan dengan kementerian terkait.

"Kita sedang inventarisasi apa saja kebutuhan mendesak dari koperasi di lapangan. Misalnya soal kendaraan, akses logistik, hingga digitalisasi koperasi,” jelasnya.

Kendala lainnya termasuk literasi keuangan dan manajemen yang masih rendah di sebagian pengurus koperasi. Namun pemerintah optimistis, dengan pola pendampingan yang konsisten, semua hambatan tersebut dapat diatasi secara bertahap.