Kopdes Merah Putih di Cirebon Seret Modal, Ekonomi Tidak Bergerak

Menurut Imron, Koperasi Desa Merah Putih digagas sebagai program strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak usaha mikro, perdagangan hasil pertanian, serta akses pembiayaan masyarakat desa tanpa ketergantungan besar pada pihak luar.

Namun, dua tahun berjalan, hasilnya belum terlihat nyata. Banyak koperasi yang baru terbentuk di atas kertas dan belum mampu menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Pemerintah desa pun masih berfokus pada pembenahan internal dan pendataan anggota.

“Masih banyak yang harus dibenahi. Kita ingin koperasi ini benar-benar tumbuh dari desa, bukan hanya nama,” kata Imron.

Faktor terbesar yang menghambat jalannya program ini adalah sulitnya koperasi desa mendapatkan akses modal dari perbankan.

Banyak lembaga keuangan menilai koperasi desa belum memiliki kelayakan administrasi dan legalitas yang memadai untuk menerima pembiayaan.

"Permasalahan utama ada di sisi kelembagaan dan manajemen. Banyak koperasi belum siap secara administrasi. Bank tentu butuh jaminan dan dokumen formal yang lengkap untuk menyalurkan pembiayaan,” jelas Imron.

Selain itu, koperasi di pedesaan sering kali kekurangan tenaga pengelola yang memahami sistem keuangan modern. Akibatnya, laporan keuangan tidak tersusun rapi dan tidak memenuhi standar bank. Hal ini membuat proses pengajuan kredit terhambat.

Pemerintah Kabupaten Cirebon kini tengah menyiapkan langkah percepatan. Imron menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat untuk mengirim tenaga pendamping desa.

Pendamping ini akan fokus membantu penyusunan laporan keuangan, legalitas badan usaha, dan pelatihan manajemen koperasi.

Selain pendampingan, Imron juga meminta agar lembaga perbankan dapat membuka ruang kerja sama yang lebih adaptif terhadap koperasi desa.

“Kalau kita terus berpikir seperti lembaga keuangan formal, koperasi desa akan sulit berkembang. Harus ada pendekatan kolaboratif, misalnya lewat program CSR atau pembiayaan mikro yang lebih fleksibel,” ujarnya.

Imron menyebutkan, keterlambatan progres koperasi desa berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Cirebon, kontribusi sektor usaha mikro terhadap PDRB desa masih di bawah 20% pada triwulan III tahun 2025.

Tahun depan, lanjut Imron, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desa yang sudah menjadi pilot project Koperasi Desa Merah Putih. Ia menargetkan minimal satu hingga dua koperasi dapat berjalan mandiri dan memberi manfaat ekonomi bagi warga.

“Kita tidak mau berhenti di pencanangan. Tahun depan harus ada koperasi yang benar-benar hidup dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.