Kopdes Merah Putih Cirebon, Senjata Baru Kendalikan Harga Beras

09 Agu 2025, 09:47 WIB

Hakim Baihaqi

ilustrasi beras merah (pixabay.com/hxc0204)

Intinya sih...

Kopdes Merah Putih Cirebon fokus pada ketahanan pangan, menyerap gabah dan beras petani secara langsung.
Program disesuaikan dengan komoditas unggulan masing-masing desa, dengan 424 Kopdes Merah Putih yang terbentuk hingga pertengahan 2025.
Pemkab Cirebon siapkan perda baru untuk penguatan koperasi dan hadapi tantangan harga pangan di tingkat petani.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Cirebon, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengarahkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk masuk lebih dalam ke sektor ketahanan pangan, terutama menyerap gabah dan beras petani secara langsung.

Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga beras, sekaligus menjaga pasokan pangan di daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Barat.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, koperasi desa memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara petani dan pasar. Dengan mekanisme pembelian langsung, petani bisa menikmati harga yang layak tanpa harus melewati rantai distribusi panjang.

Selain itu, kata Imron, konsumen akan mendapat harga yang lebih stabil.

“Cirebon ini basis petani. Kalau Kopdes Merah Putih bisa langsung menyerap hasil panen, harga akan lebih terkendali dan ketahanan pangan kita aman,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

1. Dari bawang hingga padi, sesuai potensi desa

Ilustrasi beras putih (pexels.com/Suki Lee)

Kopdes Merah Putih, kata Imron, tidak hanya akan fokus pada beras. Program ini disesuaikan dengan komoditas unggulan masing-masing desa. Sebagai contoh, desa yang terkenal dengan produksi bawang merah akan diarahkan untuk mengembangkan sektor tersebut.

“Pemerintah pusat sudah memberi panduan agar ketahanan pangan disesuaikan dengan kemampuan tiap daerah. Kalau unggul di bawang, kembangkan bawang. Kalau padi, perkuat penyerapan gabahnya,” katanya.

Hingga pertengahan 2025, Pemkab Cirebon mencatat sudah ada 424 Kopdes Merah Putih yang terbentuk. Seluruhnya digerakkan dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas unsur masyarakat.

Bupati menyebut gerakan koperasi ini ibarat “proklamasi” ekonomi desa. “Kami ingin frekuensi koperasi di daerah sama, saling mendukung, dan memaksimalkan potensi yang ada,” ucapnya.

2. Ada 735 koperasi aktif, pemkab siapkan perda baru

ilustrasi beras merah (pexels.com/Polina Tankilevitch)

Selain Kopdes Merah Putih, Kabupaten Cirebon juga memiliki lebih dari 735 koperasi aktif yang bergerak di berbagai sektor. Pemkab Cirebon menegaskan dukungan terhadap koperasi tidak berhenti di pembentukan saja, tetapi juga penguatan kelembagaan, akses permodalan, dan transformasi digital.

“Koperasi yang sehat dan mandiri akan jadi penopang pemerataan kesejahteraan masyarakat,” kata Imron.

Salah satu langkah konkret adalah penyusunan rancangan peraturan daerah (Perda) khusus tentang penguatan koperasi. Perda ini akan menjadi payung hukum yang memastikan koperasi tidak berjalan secara parsial, melainkan saling terhubung melalui ekosistem pentahelix.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Alex Suheriyawan, menjelaskan jika pentahelix melibatkan lima unsur: pemerintah, pelaku usaha, BUMN/BUMD, akademisi, dan media massa.

"Kami ingin koperasi mendapat dukungan dari semua sisi. Rancangan perda sudah kami ajukan dan ditargetkan bisa disahkan tahun ini,” katanya.

3. Peran strategis koperasi hadapi tantangan harga pangan

ilustrasi beras putih (vecteezy.com/Krzysztof Bubel)

Imron mengatakan, latar belakang kebijakan ini tidak lepas dari dinamika harga pangan nasional. Adapun beras menjadi komoditas strategis yang sensitif terhadap inflasi.

Di Cirebon, fluktuasi harga di tingkat petani sering terjadi akibat distribusi yang panjang, biaya logistik, dan persaingan pasar dari luar daerah.

“Kalau harga di tingkat petani jatuh, koperasi yang menampung. Kalau harga di pasar melonjak, koperasi bisa intervensi,” ujar Imron.

Selain beras, koperasi desa juga diharapkan dapat memanfaatkan peluang dari komoditas lain, seperti sayuran, cabai, hingga hasil perkebunan. Dengan sistem ini, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja, tetapi terdiversifikasi sesuai kondisi dan potensi desa.