Kenapa Jasa Keuangan Harus Ikut Pedoman Green Financing?

26 Agu 2021, 15:10 WIB

Ilustrasi harta kekayaan (IDN Times/Sukma Shakti)

Bandung, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tengah menyusun panduan manajemen risiko terkait perubahan iklim. Panduan tersebut ke depannya akan mewajibkan semua pelaku sektor jasa keuangan untuk memiliki pedoman internal dan business plan, terkait dengan pelaksanaan dari berbagai kebijakan keuangan yang bersifat berkelanjutan.

“OJK akan memasukkan risk management on climate change ini sebagai salah satu basis dalam pengawasan lembaga keuangan dan perbankan,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, dalam acara webinar Katadata SAFE Forum 2021, Kamis (26/8/2021).

1. Keuangan berkelanjutan harus segera dilakukan, sebelum semuanya menjadi mahal

ilustrasi investasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Panduan yang tengah disusun tersebut sebenarnya bagian dari peta jalan atau Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap II (2021-2025). Menurut Wimboh, inisiatif keuangan berkelanjutan sudah harus dilakukan, karena jika tidak maka akan ada biaya yang lebih mahal yang harus dibayarkan di masa mendatang.

“Karena itu, lebih bagus kita bersiap daripada nanti cost-nya makin besar bagi generasi ke depan,” ujar Wimboh.

Di sisi lain, Wimboh mengapresiasi para pelaku sektor keuangan yang telah menjadi pelopor pembiayaan berkelanjutan atau green financing di Indonesia.

Apresiasi itu ditujukan pada PT. SMI yang telah menerbitkan obligasi hijau (green bond) sebesar RP500 miliar, Bank BRI yang menerbitkan sustainability green bond sebesar 1,92 miliar USD, dan Bank Mandiri dengan green bond senilai 300 juta dolar AS.

2. Sejak 2017, Bank DBS Indonesia telah menerbitkan green bond

Gedung DBS (Dok. Humas DBS)

Ada pula perbankan lain yang telah menjalankan komitmen untuk mengedepankan pendanaan hijau atau berkelanjutan di Indonesia, yaitu Bank DBS Indonesia. Menurut Corporate Banking Director PT. Bank DBS Indonesia Kurnady Lie, sejak 2017 perusahaannya sudah mulai menginisiasi sustainable financing.

Selanjutnya pada 2021, DBS secara keseluruhan telah membiayai 9,6 miliar dolar Singapura dengan skema pembiayaan hijau. Bahkan DBS menargetkan untuk menggelontorkan sustainable financing ini sebesar 50 miliar dolar Singapura pada 2024.

3. Green bond juga menguntungkan debitur

Ilustrasi aset investasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Sementara kaitannya dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, tahun lalu DBS telah membantu perusahaan geothermal dengan menerbitkan green bond sebesar Rp500 miliar lebih. Awal tahun ini juga mereka membantu sebuah perusahaan pakan ternak dengan menerbitkan sustainability link bond sebesar 350 juta dolar AS.

“Jadi kami sangat aktif, dan ke depan kami berharap lebih banyak menggarap green financing ini,” kata Kurnady di acara webinar yang sama.

Green Bond, kata Kurnady, tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, melainkan juga debitur. Bagaimana tidak, toh debitur yang dinilai comply terhadap penilaian ramah lingkungan, akan mendapatkan bunga yang lebih rendah.

4. Apa saja proyek ramah lingkungan yang didukung SMI?

Pexels.com/Porapak Apichodilok

Sementara itu, Presiden Direktur PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Edwin Syahruzad menjelaskan bahwa, sebagai lembaga keuangan, perusahaannya selalu berusaha memanfaatkan sumber-sumber pendanaan, salah satunya pasar modal.

Upaya SMI menerbitkan obligasi hijau pertama di Indonesia pada 2018 merupakan bagian dari upaya diversifikasi sumber-sumber pendanaan.

“Hasilnya memang tidak besar, penerbitan pertama Rp500 miliar. Tapi itu akan mendorong kami untuk melakukan penyaluran pembiayaan ke arah proyek-proyek yang sifatnya lebih ramah lingkungan,” ujar Edwin.

Proyek ramah lingkungan yang telah didukung oleh PT SMI, yang bersumber dari hasil obligasi hijau 2018, di antaranya ialah pembangunan pembangkit listrik minihidro Tunggang di Bengkulu.

Tak hanya itu, ada pula proyek ramah lingkungan serupa di Lubuk Gadang yang telah rampung, serta proyek transportasi LRT Jabodebek yang diperkirakan usai di pertengahan 2022.