Izin Perumahan Direm KDM, Dunia Properti Cirebon Menahan Napas

Gunadi menjelaskan, sejak surat edaran itu diterbitkan, sejumlah pemerintah daerah memilih bersikap defensif dengan menunda atau tidak memproses izin perumahan sama sekali. Sikap tersebut dinilai menjadi jalan aman bagi birokrasi, namun berdampak langsung terhadap iklim investasi sektor properti di daerah.

Menurutnya, pengembang yang telah mengeluarkan biaya perencanaan, pembebasan lahan, hingga studi teknis kini berada dalam posisi menunggu tanpa kepastian waktu. Kondisi ini berisiko menghambat realisasi investasi dan mengganggu arus kas perusahaan.

“Ketidakpastian ini yang paling berat. Dunia usaha butuh kepastian regulasi, bukan rem mendadak,” ujarnya.

Surat edaran Gubernur Jawa Barat tersebut, lanjut Gunadi, pada dasarnya menekankan pentingnya mitigasi bencana dalam setiap proses alih fungsi lahan, khususnya untuk pembangunan perumahan. Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan izin, terutama di kawasan yang memiliki risiko longsor, banjir, atau bencana hidrometeorologi lainnya.

Ia mengakui sektor perumahan memang erat dengan isu alih fungsi lahan. Selama ini, pembangunan hunian kerap memanfaatkan lahan perkebunan, tegalan, sawah, maupun lahan yang dianggap tidak produktif. Namun, sebagian lahan tersebut berada di kawasan berkontur, lereng, atau wilayah dengan tingkat kemiringan tertentu.

“Kalau dibangun tanpa kajian, risikonya besar. Itu yang ingin dicegah pemerintah,” katanya.

Meski demikian, Gunadi menegaskan pengusaha properti tidak menolak kebijakan mitigasi bencana maupun penguatan tata ruang. REI justru mendorong agar setiap proyek perumahan dilengkapi kajian teknis yang memadai, analisis dampak lingkungan, serta koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Masalahnya, hingga kini belum ada pedoman teknis yang jelas sebagai turunan dari surat edaran tersebut. Akibatnya, implementasi di daerah berjalan tidak seragam dan cenderung menahan seluruh proses perizinan.

“Kami berharap ada penegasan lanjutan dari pemerintah provinsi agar tidak terjadi salah tafsir,” ujar Gunadi.

Gunadi menambahkan, sektor properti memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian daerah. Pembangunan perumahan berkaitan langsung dengan industri bahan bangunan, jasa konstruksi, perbankan, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.

Jika proses perizinan terus tersendat, dampaknya tidak hanya dirasakan pengembang, tetapi juga pelaku usaha lain yang terhubung dengan sektor properti. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi daerah.

REI Cirebon berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera memberikan kejelasan implementasi kebijakan tersebut, sehingga upaya mitigasi bencana tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan investasi. "Kami sepakat risiko harus dikendalikan sejak awal. Tapi jangan sampai kebijakan ini berubah menjadi penghambat utama pembangunan perumahan,” kata Gunadi.