Fasilitasi UKM Jabar, ULBI dan PT Pos Indonesia Gandeng BIG Indonesia

Ana mengatakan, acara ini bertujuan membantu pelaku UKM mengerti cara dan prosedur sertifikasi halal dan izin edar BPOM. Selain itu untuk mendukung program pemerintah terkait kebijakan seluruh produk olahan pangan harus bersertifikasi halal sampai 17 Oktober tahun 2024.

“Para pelaku UKM harus diarahkan mau pengajuan sertifikasi halal melalui program self-declare. Self declare merupakan proses sertifikasi halal yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana diamanatkan undang-undang. Tujuannya, untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UKM untuk mengurus sertifikat halal,” katanya.

Sementara Ammar Zoni menjelaskan tentang HEI yang merupakan sebuah platform pengembangan UKM untuk siap ekspor dengan memberikan konten edukasi yang lengkap. HEI juga memberi pendampingan, akselerasi kesiapan, kapasitas dan akses hingga ekspor, serta agregasi yang memberikan layanan dan dukungan untuk mensinergikan produk dan pasar di destinasi ekspor.

“Harapannya, dengan hadirnya platform HEI di Indonesia, para profesional dan wirausahawan yang tergabung di dalam HEI dapat ikut memperkuat ekosistem ekspor di Indonesia dan mampu mendorong dan membuka peluang bagi semakin banyak UKM untuk bisa ekspor,” kata Ammar Zoni.

Founder BIG Indonesia Dwi Andayani mengatakan, para pelaku UKM membutuhkan sertifikasi halal tersebut untuk pemasaran produk. Mengingat di beberapa objek pemasaran seperti minimarket maupun supermarket, seringkali mempertimbang sertifikat ini untuk menerima suatu barang untuk ikut diperjualbelikan.

Selain itu, untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka beli sudah layak konsumsi serta telah lulus sertifikasi halal.