Dorong Ekonomi Daerah, BPR Kucurkan Rp13,14 Miliar bagi UMKM

Agus menjelaskan, desain pembiayaan K/PMR dibuat sesederhana mungkin, agar pelaku usaha kecil tidak kesulitan mengajukan pinjaman.

Prosedur ringan, bunga rendah, dan pencairan cepat membuat banyak pedagang pasar hingga petani kecil mulai beralih dari pinjaman informal ke jalur resmi.

“Dulu mereka takut masuk ke bank karena merasa rumit. Sekarang, dengan pola K/PMR, prosesnya bisa disesuaikan dengan kemampuan usaha mereka,” jelasnya.

1. Skema sederhana dan murah dorong akses pembiayaan

Hadirnya program ini sekaligus mengubah cara pandang masyarakat terhadap lembaga keuangan. Banyak kelompok usaha mikro kini menganggap bank bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan mitra pertumbuhan.

OJK mencatat, sebagian besar penerima manfaat berasal dari kalangan pedagang tradisional, petani, dan pengrajin rumahan.

Agus menilai, keberhasilan ini juga berkat peran aktif jaringan BPR di Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. “BPR menjadi ujung tombak dalam menjangkau sektor produktif di daerah pinggiran yang sering luput dari radar bank besar,” katanya.

Program K/PMR tidak hanya sebatas penyaluran modal kerja, tetapi juga mendorong daya saing UMKM lokal.

Agus mengatakan, tambahan permodalan memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi, dan mengembangkan produk bernilai tambah.

“Semakin banyak UMKM yang naik kelas, semakin kuat pula fondasi ekonomi daerah,” tegas Agus.

Menurutnya, capaian 972 penerima manfaat memang belum mencerminkan seluruh potensi UMKM di Ciayumajakuning, namun pertumbuhan yang konsisten setiap triwulan menjadi sinyal bahwa program ini bergerak di jalur yang tepat.

OJK memproyeksikan, pada akhir 2025, jumlah pelaku usaha penerima K/PMR bisa meningkat dua kali lipat jika tren penyaluran dan tingkat kesadaran masyarakat terus bertumbuh.

Menurutnya, keberhasilan program K/PMR tidak hanya ditopang oleh akses modal, tetapi juga literasi keuangan yang memadai. OJK Cirebon bersama BPR rutin menggelar sosialisasi kepada komunitas usaha, kelompok tani, dan organisasi perempuan.

Materi edukasi mencakup pengelolaan keuangan sederhana, cara menghitung bunga, hingga pentingnya menjaga reputasi pembayaran.

“Kami tidak ingin masyarakat hanya jadi penerima kredit, tetapi juga paham bagaimana mengelola kewajiban mereka,” ujar Agus.

Ke depan, OJK menyiapkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan program. BPR pun didorong mengembangkan layanan digital agar proses pengajuan dan pencairan semakin cepat dan transparan.

Agus optimistis, langkah ini akan mempersempit ruang gerak rentenir di tingkat akar rumput.

“Kami melihat perubahan perilaku yang nyata. Pelaku usaha kini berani menolak tawaran pinjaman ilegal karena sudah punya alternatif yang sehat dan aman,” tutupnya.