Cirebon, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat menempatkan bank perkreditan rakyat (BPR) sebagai tulang punggung pembiayaan ekosistem pangan nasional di wilayah Ciayumajakuning menjelang implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.
Peran tersebut mencakup dukungan kredit bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga penguatan rantai pasok pangan yang melibatkan ribuan pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.
Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menyampaikan UMKM sengaja ditempatkan di posisi strategis sebagai motor ekonomi pangan. Pemerintah menginginkan sirkulasi ekonomi berbasis lokal dan BPR dinilai paling dekat secara sosial dengan dunia usaha skala kecil di desa hingga kecamatan.
Jaringan ini menjadi dasar penugasan BPR untuk mempermudah akses pembiayaan, terutama pada sektor-sektor produksi bahan pangan harian.
Darwisman mencontohkan kebutuhan logistik harian di satu SPPG yang terus berputar: beras, telur, ayam, produk hortikultura, ikan, buah, serta susu. Seluruh rantai tersebut bersandar pada pelaku UMKM yang memproduksi komoditas secara rutin. Keberadaan pembiayaan BPR diperkirakan menutup celah permodalan yang sering menghambat kapasitas produksi.
