Berinovasi Menggaet Investasi untuk Meredam Arus Urbanisasi

Tak ingin merelakan peluang investasi masuk ke provinsi lain, sejumlah daerah di Jabar mulai meramu inovasi apa yang sekiranya bisa membuat investor mau menanamkan modal. Harapannya, investasi tersebut bisa membuka lowongan kerja sehingga masyarakat tidak harus bepergian hingga ke luar kabupaten/kota untuk mencari nafkah.

Salah satunya dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dengan membentuk Tim Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TAPD). Tim ini diisi oleh para pakar yang bakal memberikan masukan dan pemikiran terkait konsep pembangunan, termasuk kaitannya dengan investasi yang akan masuk ke daerah ini.

Bupati Cirebon Imron mengatakan, saat ini angka pengangguran di Kabupaten Cirebon kembali meningkat akibat pandemik COVID-19. Kondisi ini mengkhawatirkan karena bisa berdampak pada banyak hal negatif.

Berdasarkan data BPS Jabar angka pengangguran di Kabupaten Cirebon pada 2020 mencapai 11,52%. Angka tersebut naik dibandingkan pada 2019 sebelum COVID-19, yaitu 10,35%. Meski demikian pada 2021 angka kembali turun menjadi 10,38%.

"Dengan adanya TAPD diharap Kabupaten Cirebon bisa bersaing dengan kabupaten lain yang setara. Salah satunya, yaitu dengan bisa menggali potensi yang dimiliki dan memanfaatkannya dengan baik," ujar Imron dikutip IDN Times dari laman setda.cirebon.go.id.

Selain itu, Pemkab Cirebon saat ini tengah mengurai benang kusut perizinan bagi investor. Sedikitnya pihak asing yang menanamkan modalnya di daerah ini bukan karena potensi yang tidak ada, melainkan rumitnya perizinan yang bisa mereka dapat.

"Maka perizinan untuk investor harus dipermudah,” kata dia.

Inovasi untuk memberikan kemudahan bagi para investor pun dilakukan Pemkab Garut. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Garut Wahyudijaya mengatakan, inovasi juga dilakukannya untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Kota Dodol ini.

Pemkab Garut telah menyiapkan tujuh kecamatan yang bisa dikembangkan oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Mayoritas ada di kawasan utara Garut hingga empat kecamatan yaitu, Leles, Limbangan, Malangbong, dan Cibatu.

"Kami saat ini berencana membangun mal pelayanan publik (MPP) agar segala pelayanan bisa lebih mudah. Sekarang memang untuk pelayanan bagi investor masih ke dinas masing-masing. Tapi semuanya tetap berdasarkan koordinasi dari DPMPTSP. Verifikasi semua ada di kami," kata Wahyu ketika dihubungi IDN Times.

Wahyudijaya mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan MPP sebesar Rp15 miliar. Namun pada tahap awal, hanya digelontorkan sebesar Rp8,5 miliar.

DPMPTSP Garut menargetkan pembangunan mal tersebut selesai pada Oktober 2022 atau paling telat awal 2023. Di gedung tersebut nantinya tidak hanya ada perwakilan dinas saja, melainkan juga lembaga horizontal seperti BUMD dan aparat keamanan yang bisa menunjang tumbuhnya investasi di Garut. MPP bakal melayani masyarakat dalam menerbitkan dokumen perizinan atau pun berkas kependudukan.

Menurutnya, perkembangan industri di Garut sudah terasa beberapa tahun ke belakang. Sudah ada tiga perusahaan asing yang membangun pabrik di Garut yang fokus pada produk tekstil. Wahyu optimistis keberadaan pabrik ini pun berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang sempat tersendat akibat gelombang pandemik dua tahun terakhir.

Dari data BPS Jabar, pada 2019 angka pengangguran di Kabupaten Garut mencapai 7,35% yang kemudian naik pada 2020 hingga 8,98% seiring adanya pandemik COVID-19. Namun, angka ini mulai menurun lagi di mana pada 2021 menjadi 8,68%.

Satu hal yang tengah diupayakan Pemkab Garut sekarang adalah pembangunan pembangkit listrik negara banyu (PLTB). Salah satu perusahaan dari Denmark disebut sudah melihat kawasan di Garut Selatan. Ada di tiga kecamatan yang jadi sasaran, yaitu pameungpeuk, cibolang dan cisompet. Jika ada PLTB maka industri yang hendak masuk ke Garut diyakini tidak kesulitan mendapatkan suplai listrik.

Dalam urusan inovasi mempermudah pelayanan masyarakat termasuk kemudahan investasi, Kabupaten Bandung nampaknya bisa jadi rujukan. Pemkab Kabupaten Bandung telah membangun MPP terbesar se-Jabar pada Desember 2021. Peresmian gedung ini bahkan dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo serta Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

MPP ini melayani 516 pelayanan administrasi, perizinan, dan non-perizinan dari 27 organisasi perangkat daerah (OPD), BUMN, serta layanan perbankan.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menuturkan, keberadaan MPP diharap bisa mempermudah dan mempercepat pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat. Dengan kemudahan tersebut diyakini pula makin banyak investor mau berinvestasi di daerah ini.

"MPP menjadi salah satu instrumen pemda dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mendukung investasi di Kabupaten Bandung," kata Dadang.

MPP pun menjadi cara dalam mengurangi egosektoral antarlembaga pemerintah. Dengan demikian pelayanan lintas lembaga bisa lebih mudah dan cepat.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Ben Indra Agusta mengatakan, pihaknya mendorong percepatan investasi di Kabupaten Bandung. DPMPTSP melakukan berbagai upaya untuk mempermudah proses perizinan dan mempercepat penerbitan izin praktik.

Salah satunya dengan digitalisasi pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Bagi masyarakat yang ingin mengetahui progres perizinan yang ia ajukan, ujar dia, DPMPSTP telah menyiapkan aplikasi SAMIRINDU. Lewat aplikasi ini pemohon bisa melacak izin.

Kemudian, sejak bulan Februari hingga April 2022 DPMPTSP menjalankan Program SI MANG AJI (Sistem Mobil Anu Ngajemput Izin).

"Kita mengoptimalkan mobil layanan perizinan secara terjadwal ke setiap Kecamatan untuk menjemput dan memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan," ungkapnya.

Untuk menarik investasi di sebuah daerah, dua hal yang krusial adalah upah dan perizinan. Upah kerap jadi pertimbangan pelaku usaha untuk memilih menempatkan modalnya di mana.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Ning Wahyu Astutik menuturkan, meski upah di provinsi ini cukup tinggi tapi masih ada daerah yang bisa menjadi incar investor. Investasi pun sekarang tak hanya fokus di Jabar bagian barat, tetapi juga bisa di pantura, Jabar selatan, dan daerah lainnya.

"Apindo selalu mengundang calon investor baik dari Taiwan atau Amerika. Soal investasi di mana, nanti mereka akan tertarik menentukan wilayah sendiri. Misalnya kenapa pilih di Cirebon, mereka punya alasan sendiri, seperti ini infrastruktur atau lainnya," jelas dia.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pada 2021 Provinsi Jabar menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar se-Indonesia mencapai Rp136,1 triliun. Angka ini setara dengan 15,1 persen dari total realisasi investasi nasional.

Sebelum pandemik atau 2019, realisasi investasi di Jabar mencapai Rp130 triliun. Angka tersebut kemudian menurun pada 2020 menjadi Rp120,4 triliun.

Dengan capaian tiga tahun terakhir, Wakil Ketua Bidang Industri Apindo Jabar Pieter Wijaya menyebut angka ini bisa kembali meningkat seiring transisi pandemik ke endemik. Namun, salah satu yang menjadi perhatian pengusaha adalah soal perizinan.

Banyak pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang menyebut bahwa perizinan di daerahnya satu pintu. Namun, kenyataan di lapangan tidak semudah itu karena masih banyak 'jendela-jendala' yang harus dibuka. Alhasil kecepatan perizinan yang diinginkan pengusaha tak berjalan mulus.

"Memang masih perlu dikembangkan lagi, misalnya karena perizinan yang masih banyak. Kalau dipangkas atau disederhanakan akan lebih lagi," katanya.

Pieter mengatakan, pemerintah sudah memberi sinyal dalam pengembangan kawasan industri di Jabar selatan. Meski demikian belum ada kepastian industri apa yang bisa dibangun di daerah tersebut.

Dari informasi yang diterima Apindo Jabar kemungkinan industrinya akan berbeda dengan yang dibangun di kawasan Rebana. Dalam pengembangan industri di Jabar termasuk Rebana dan kawasan selatan sejauh ini belum diperbolehkan untuk industri basah atau yang menghasilkan limbah cair.

"Baiknya setiap kawasan industri itu memang ada kekhususannya sendiri. Jadi lebih identik daerah dengan industri yang ada di sana," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Jawa Barat, Herawanto meminta Pemprov Jabar bisa memetakan kekhususan industri apa yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Ini penting agar tidak ada tumpang tindih industri yang sama atau mirip dari satu daerah dengan daerah lainnya.

Menurutnya, saat ini memang ada persoalan dalam kebijakan setiap daerah dalam memajukan perekonomian masyarakat, termasuk dengan pengembangan kawasan industri. Sayangnya egosentris yang seharusnya bisa berdampak baik justru bisa berubah 180 derajat ketika tidak ada kesepahaman visi dan misi memajukan ekonomi bersama dalam satu provinsi.

"Kalau semua sama industri nanti malah tidak ada kompetitifnesnya. Setiap daerah pasti punya rencana sendiri-sendiri, tapi itu semua perlu koordinasi yang kuat di tangan pemerintah provinsi," papar Herawanto.

Jawa Barat saat ini masuk dalam salah satu provinsi dengan kesenjangan ekonomi cukup tinggi. Itu bisa dilihat dari upah minimum kabupaten/kota (UMK) di 27 daerah per 2022.

Untuk kategori kabupaten, Karawang dan Bekasi masih memegang rektor tertinggi di mana UMK-nya mencapai Rp4.798.312 dan Rp4.791.843. Namun, di belahan daerah lainnya di Jabar bagian selatan upahnya di bahwa Rp2 juta per bulan, di mana ada empat daerah yang masuk kategori tersebut yaitu Garut, Ciamis, Kuningan, dan Pangandaran.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sunan (UIN) Gunung Djati, Setia Mulyana mengatakan, kesenjangan UMK tersebut bisa terjadi karena mayoritas pendapatan daerah (PDRB) di Jabar saat ini dihasilkan dari Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang, dan Cianjur yang mencapai 60 persen. Kondisi ini sudah lama terjadi dan harus segera diatasi karena Provinsi Jabar mempunyai kawasan potensial yang bisa mendongkrak perekonomian secara merata.

"Itu ada di dua wilayah yang berbatasan dengan provinsi lain seperti di Jabar bagian timur dan selatan. Selama ini karena ada disparitas pembangunan ekonomi maka arus urbanisasi sulit dibendung," kata Setia saat berbincang dengan IDN Times.

Gelombang urbanisasi tersebut juga terjadi karena nilai tambah sektor pertanian tidak lebih besar dibandingkan sektor lain seperti industri, pariwisata, dan perdagangan. Alhasil mereka yang selama ini mengandalkan pertanian mulai berpikir untuk pergi ke daerah yang memiliki UMK lebih besar dan meninggalkan lahan pertanian yang selama ini jadi pemasukan keluarganya.

Maka, untuk mendorong agar masyarakat mau berdaya di daerahnya simpul pertumbuhan ekonomi harus ditumbuhkan. Misalnya, saat ini pemerintah mulai fokus pengembangan kawasan industri di Cirebon, Subang, Kuningan, dan Majalengka yang disebut dengan Rebana. Kemudian pengembangan industri hijau di Selatan Jabar diyakini bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Lantas industri apa yang bisa dikembangkan di sana tanpa menghilangkan kekhasan daerahnya?
Setia menyebut bahwa industri pengolahan pertanian, peternakan, atau perikanan bisa jadi solusi. Selama ini produk pertanian dalam negeri kebanyakan hanya dijual tanpa diolah lebih dulu. Itu membuat produk tersebut harganya tak terlalu tinggi.

"Karena Jabar kaya dengan pertanian, industri yang dikembangkan juga seharusnya bisa berkesinambungan. Industri harus bisa mengolah kekayaan alam yang sudah ada. Industri pertanian lah," kata Setia.

Menurutnya, adanya investasi di sebuah daerah jelas akan berdampak pada penurunan angka pengangguran. Karena sebuah industri bisa membutuhkan ratusan bahkan ribuan pekerja. Maka perbaikan investasi di sebuah daerah dipastikan selaras dengan serapan tenaga kerja.

Dari data DPMPTSP Provinsi Jawa Barat hingga September 2021 terdapat 23.749 proyek investasi yang datang ke Jabar kemudian berhasil menyerap sebanyak 87.766 tenaga kerja baru.

Dari sektor penanaman modal dalam negeri (PMDN) para periode tersebut mampu berkontribusi maksimal dalam penyerapan tenaga kerja di mana terdapat tenaga kerja sebesar 31.691 orang meningkat 10.363 orang dari periode yang sama tahun 2020 sebesar 13.386 orang.

Lokasi yang paling besar menyerap tenaga kerja PMDN di Jawa Barat di Kabupaten Bogor sejumlah 5.586 Orang atau 17,63%. Untuk PMA, penyerapan tenaga kerja terbesar dari Kabupaten Bekasi sejumlah 15.141 Orang atau 27%.

Investasi pun tak hanya berdampak pada pertumbuhan tenaga kerja di sebuah daerah. Karena adanya modal asing atau dalam negeri yang masuk bisa menstimulus perekonomian lainnya seperti pertumbuhan ekonomi mikro.

Misalnya, saat ada sebuah industri maka mereka membutuhkan suplai bahan baku. Kemudian ada juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bisa tumbuh seperti pedagang makanan dan minuman atau kebutuhan lainnya para pekerja di industri tersebut.

"Harapan saya ketika pemerintah mendorong investasi di daerah tertentu tidak akan mematikan atau membunuh aktivitas ekonomi yang sudah digeluti masyarakat sekarang," papar Setia.

Setia menambahkan, hal yang tak boleh luput dari pemerataan investasi adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang bisa menunjang industri tersebut. Baik lulusan dari sekolah menengah kejuruan (SMK) yang siap kerja atau universitas di daerah harus bisa menyiapkan SDM yang berkesinambungan.

Dengan demikian anak muda di daerah tersebut nantinya tidak hanya jadi penonton kala investasi tumbuh di daerah tersebut. Mereka bisa ikut serta memajukan investasi yang ada sehingga tidak harus pergi ke daerah lain yang meningkatkan kembali angka urbanisasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang mengatakan, upaya mendorong penguatan daya saing daerah juga menjadi perhatian dari pihaknya.

Sebagai organisasi yang menaungi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, Apkasi memberikan perhatian pada upaya-upaya penguatan daya saing daerah untuk menyongsong agenda pembangunan berkelanjutan.

Menurut dia, ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia untuk perkuat daya saing daerah, di antaranya persoalan daya saing daerah yang belum merata, termasuk yang berkenaan dengan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan.

Meskipun begitu, Sarman memandang tantangan tersebut sebetulnya dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan menghadirkan lebih banyak inovasi.

"Tantangan tentu ada, sebagai contoh, daya saing daerah masih belum merata, termasuk sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Namun, ini sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas dan mendorong lebih banyak lagi inovasi," ucapnya dikutip dari Antara.

Sementara itu, Peneliti Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Eduardo Edwin Ramda berharap pemerintah mulai membuat kebijakan yang memperhatikan aspek-aspek penguatan daya saing daerah demi memajukan pembangunan daerah.

"Kami berharap tataran kebijakan pusat dan daerah mulai memperhatikan aspek-aspek yang perlu dilihat dalam upaya penguatan daya saing daerah," kata Edwin.

Contohnya, dalam konteks pemulihan pascapandemik COVID-19, kebijakan pemerintah di pusat dan daerah sepatutnya tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga aspek-aspek yang berkenaan dengan penguatan daya saing daerah, seperti sektor lingkungan, sosial, bahkan memastikan optimalisasi konsep tata kelola pemerintahan yang baik tetap berjalan secara seimbang.

Sementara itu dalam sebuah acara temu pengusaha Jabar, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana memastikan aparat kepolisian bakal menindak tegas oknum penghambat investasi. Polda Jabar akan meningkatkan koordinasi dengan para pengusaha agar memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. 

"Kami akan beri perlindungan kepada semua masyarakat Indonesia, tak terkecuali pengusaha yang mengembangkan usaha di Jabar, " kata Suntana.

Komitmen memberikan rasa aman terhadap iklan investasi di Jabar tak lepas dari komitmen Polri mendukung Indonesia maju di 2035. Di mana perlu ada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan investasi. Sehingga diharapkan ekonomi tumbuh di atas 6 sampai 7 persen per tahun. 

"Tapi kadang dalam investasi ada gangguan, pemerasan dan lainnya. Polisi sebagai penegak hukum komitmen amankan investasi di Jabar. Sehingga ekonomi dan investasi tetap eksis, " katanya. 

Dengan investasi yang bagus, lapangan pekerjaan akan muncul sehingga masyarakat akan mudah mencari pekerjaan, dan akhirnya masyarakat terhindar dari pengangguran yang bisa menimbulkan aksi kejahatan.