Badan Bank Tanah-Pemprov Jabar Komitmen Optimalkan Tanah untuk Publik

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa tanah negara di wilayah Jawa Barat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

"Melalui MoU ini, Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati sinergi dalam perolehan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah negara yang berpotensi menjadi Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah (HPL), sekaligus memastikan pemanfaatannya selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah" kata Hakiki.

Dia menambahkan, MoU ini mempertegas komitmen lembaga dalam menyediakan tanah bagi kepentingan umum, kepentingan sosial, pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.

Tidak hanya itu, Badan Bank Tanah juga menjamin kepastian hukum atas tanah dalam rangka kepentingan investasi di Jawa Barat.

“Kerja sama ini adalah bentuk nyata bagaimana negara hadir untuk memastikan tanah menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jawa Barat memiliki dinamika pembangunan yang tinggi, dan melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan setiap aset tanah negara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Adapun saat ini Badan Bank Tanah memiliki Hak Pengelolaan (HPL) di Jawa Barat yang terletak di Purwakarta, Bandung Barat, Cianjur dan Sumedang.

Total lahan siap pakai saat ini sekitar 34.617,97 hektare. Di Jawa Barat saja, lahan tersebar di beberapa kabupaten. Di antaranya di Cianjur seluas 965 ha, Bandung Barat 204 ha, Purwakarta 95 ha, dan Sumedang 84 hektar. Pemanfaatan lahan ini telah menghasilkan pendapatan sebesar Rp 180,88 miliar hingga akhir 2024, dengan total luas lahan termanfaatkan mencapai 2.723,46 ha.

Hakiki menambahkan, sebagian lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu contohnya adalah pengelolaan tambak bandeng.

Tak hanya itu, tanah juga dialokasikan untuk pengembangan pusat logistik, pertanian, perikanan, dan pusat ekonomi UMKM. "Pemanfaatan tanah ini meliputi untuk kepentingan umum, perkebunan, perikanan, pertanian, UMKM, perumahan MBR, pariwisata, pelabuhan hingga pusat logistik," jelasnya.