30 Juta Ton Limbah Sawit Tak Terpakai, Pemerintah Diminta Turun Tangan

10 Mar 2021, 05:00 WIB

Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. (IDN Times/Sunariyah)

Bandung, IDN Times – Pemerintah seakan telah menyadari bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menghasilkan bioenergi yang berlimpah. Sampai-sampai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto meneken kontrak dengan Japan Business Network untuk memenuhi kebutuhan bioenergi Jepang pada November 2020.

Ketika itu Airlangga menjelaskan jika kebutuhan bioenergi di seluruh dunia terus meningkat. Misalnya, di negara kita, penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) kini mencapai 9,5 persen, dan akan meningkat hingga 23 dan 31 persen sesuai target pada 2025 dan 2050.

Bagi Airlangga, target tersebut bukan impian belaka. Pasalnya, Indonesia punya potensi lahan dan bahan baku melimpah, limbah industri yang diolah, juga sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mendukung. Ketika itu, Airlangga tak menyinggung langsung pemanfaatan limbah pertanian sebagai salah satu materi bioenergi.

Sementara itu para pakar berpendapat bahwa pemerintah masih memiliki bahan baku limbah pertanian alias cellulosic ethanol yang belum termanfaatkan dengan baik sebagai materi bioenergi.

1. Ada 30 juta ton biomasa kelapa sawit tak terpakai

Default Image IDN

Peneliti International Council on Clean Transportation (ICCT), Tenny Kristiana, memastikan bahwa Indonesia memiliki bahan baku yang berlimpah guna memproduksi cellulosic ethanol. Penilaian itu ia dapatkan berdasarkan banyak penelitian yang ia buat.

Bagi Tenny, bioenergi yang bersumber pada limbah pertanian ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya ialah mengurangi pembuangan limbah, menurunkan emisi gas rumah kaca, hingga menghemat subsidi.

“Berdasarkan studi yang dilakukan ICCT, dengan 30 juta ton biomassa kelapa sawit yang tidak terpakai setiap tahun maka bisa diproduksi 2 miliar cellulosic ethanol per tahun, atau setara dengan 4 persen permintaan minyak per tahun pada 2019,” ujar Tenny, dalam webinar Future Energy Tech Innovation and Forum, Selasa (9/3/2021).

2. Pemerintah diharapkan memberi subsidi

Salah satu pabrik pengolahan TBS kelapa sawit di PPU (IDN Times/Ervan)

Menurut Tenny, cellulosic ethanol merupakan biofuels generasi kedua yang pemanfaatannya memerlukan teknologi terbaru dibandingkan ethanol konvensional. Maka itu, untuk memanfaatkan potensi ini, pemerintah mesti menstimulus produksi cellulosic ethanol misalnya dengan pemberian subsidi.

“ICCT memperkirakan subsidi yang harus diberikan maksimal Rp7 ribu per liter. Ini lebih murah dibandingkan subsidi bioenergi lain. Bahkan masih jauh lebih murah dibandinkan negara lain yang sudah memroduksi cellulosic ethanol yang harus mengeluarkan subsidi Rp16 ribu per liter,” kata dia.

3. Melepaskan ketergantungan impor energi bagi Indonesia

Kebun sawit (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Di sisi lain, menurut Ketua SDGs Institut Teknologi Bandung (ITB) Tirto Prakoso, bioenergi merupakan hal yang penting untuk dimanfaatkan oleh pemerintah. Bagaimana tidak, kata dia, penggunaan bioenergi dipercaya dapat menghindari efek buruk dari gas rumah kaca.

“Selain itu, penggunaan bioenergi juga bisa meringankan ancaman keamanan energi yang disebabkan oleh harga minyak bumi yang terus meningkat dan kergantungan energi pada pihak luar negeri,” tutur dia.

Selain membantu mengurangi impor bahan bakar dan menekan defisit perdagangan, pemafaatan bioenergi juga dipercaya dapat mengembangkan industri baru dan menciptakan lapangan pekerjaan.

4. Soal EBT, Indonesia mesra dengan Jepang

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Pemerintah memang baru saja meneken perjanjian pemenuhan permintaan bioenergi dengan Jepang. Negeri Matahari Terbit itu memiliki target pemakaian EBT sebesar 22-24 persen dari kebutuhan energinya hingga 2030.

Bahkan rumornya Jepang akan mengganti seratus Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dengan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).

Airlangga sendiri telah memastikan bahwa Pemerintah RI akan terus meningkatkan hubungan dengan pemerintah Jepang, khususnya dalam merealisasikan kerja sama yang disepakati dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).