Cirebon dan Indramayu Saingi Kabupaten Bandung dalam Urusan Perceraian

Dalam laporan BPS Jabar bertajuk Wilayah dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Jawa Barat 2024, Kabupaten Indramayu menempati posisi kedua tertinggi di provinsi dengan 6.829 kasus, disusul Kabupaten Cirebon dengan 6.133 kasus.

Keduanya mewakili kawasan Ciayumajakuning— Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan yang dikenal sebagai wilayah padat penduduk dan sentra ekonomi pesisir utara.

Darwis menuturkan, di Indramayu, faktor perceraian banyak dipicu oleh masalah ekonomi, migrasi kerja ke luar negeri, serta komunikasi keluarga yang renggang.

Sementara di Cirebon, sebagian besar kasus terjadi akibat ketidakharmonisan rumah tangga dan tekanan biaya hidup perkotaan.

“Indramayu dan Cirebon ini punya karakter unik. Banyak warga yang bekerja di luar daerah atau luar negeri. Kondisi itu menimbulkan jarak emosional antar pasangan. Ditambah tekanan ekonomi, akhirnya memicu perceraian,” ungkap Darwis.

Selain dua kabupaten di Ciayumajakuning, daerah lain yang juga mencatat angka perceraian tinggi adalah Kabupaten Bandung dengan 7.109 kasus, menjadikannya wilayah dengan perceraian terbanyak di Jawa Barat. Kemudian Kabupaten Bogor mencatat 6.293 kasus, dan Kabupaten Garut sebanyak 5.418 kasus.

Menurut BPS Jabar, kondisi di daerah tersebut menunjukkan pola yang mirip: urbanisasi tinggi, tekanan ekonomi rumah tangga, serta pola hidup modern yang individualistis.

Hal ini diperkuat dengan meningkatnya kesadaran hukum dan keberanian pasangan untuk menempuh jalur perceraian dibanding mempertahankan hubungan yang dianggap tidak sehat.

Darwis menyebut tingginya angka perceraian juga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Wilayah dengan industri dan urbanisasi cepat justru mengalami tantangan sosial yang lebih kompleks, terutama dalam hal ketahanan keluarga.

BPS Jabar menilai tren perceraian yang terus meningkat harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah di Jawa Barat. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan lembaga konseling keluarga, edukasi pra-nikah, dan dukungan ekonomi rumah tangga muda.

“Pemerintah daerah perlu memandang isu perceraian bukan sekadar urusan pribadi pasangan. Ini menyangkut pembangunan manusia. Jika keluarga rapuh, maka fondasi sosial daerah pun ikut rapuh,” tegas Darwis.

Ia menambahkan, angka perceraian yang tinggi juga berpotensi memengaruhi kesejahteraan anak, stabilitas sosial, dan produktivitas tenaga kerja. Karena itu, integrasi antara program ekonomi dan sosial menjadi langkah penting untuk menekan tren perceraian di masa mendatang.

BPS Jabar berharap publik dapat memahami bahwa data perceraian bukan sekadar angka, tetapi indikator keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat.