Pengembang Indonesia Targetkan Bangun 41 Ribu Rumah Bersubsidi di 2020

Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Bandung, IDN Times - Himpunan Pengembang Indonesia berkomitmen untuk mendukung pembangunan rumah bersubsidi. Pada 2020, menargetkan bisa membangun sebanyak 41 ribu rumah bersubsidi.

Ketua Umum DPP Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat mengatakan, sudah memberikan masukan kepada PUPR terkait penerapan skema bantuan rumah bersubsidi seperti Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2PT) yang selama ini kurang dilirik pengembang.

Dia menunjuk pencairan bantuan uang muka perumahan program ini yang mencapai Rp40 juta selama ini ditahan cukup lama. “Sekarang ada kepastian, dengan skema yang berbeda bisa dicairkan dengan cepat. Kalau yang Rp40 juta ditahan cukup lama keuntungan kami sebagai pengembang bisa tergerus,” ujarnya usai Musda DPD PI Jabar di Bandung, Selasa (29/10/2019).

Barkah juga mengaku keterlambatan pemerintah menetapkan kuota rumah bersubdisi pada asosiasi membuat upaya pengurangan backlog pada tahun ini mengalami kebuntuan. PI sendiri berupaya memberikan data yang kongkret antara target dan capaian unit yang sudah dibangun anggotanya agar memperoleh kuota yang optimal.

“Rekan-rekan Pengembang Indonesia memasukan [kuota] ada 59.000 unit, kita tetapkan 70%-nya jadi 41.000 itu target kita. Jawa Barat sendiri kita targetkan 9.000-10.000 unit, Insyaallah itu bisa tercapai,” katanya.

Menurutnya PI sudah meminta pada dua perbankan yakni BNI Syariah dan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk memberikan kuota BP2PT masing-masing 15.000 unit dan 25.000 unit. “Target 41.000 unit itu realistis, sudah kita turunkan dari usulan teman-teman 59.000 unit. Tahun ini kita baru 20.000 unit, wajar karena masih baru,” papar Barkah.

PI sendiri menargetkan terus memperluas keanggotaan dan jaringan daerah.
Pihaknya mengaku keputusan pemerintah menggenjot FLPP dan BP2PT pada tahun depan sudah tepat mengingat skema Selisih Suku Bunga (SSB) memberatkan pemerintah meski awalnya terlihat ringan. “Kalau BP2T tidak diwilayahkan [kuota-nya]. Karena itu BP2PT harus dibuat skema [tepat] supaya bisa maksimal,” ujarnya.

Ketua DPD PI Jabar Raihan Nuraditya mengatakan pihaknya optimis target pendirian rumah sebanyak 9.000 unit bisa tercapai mengingat backlog di provinsi ini masih tinggi. “Kita optimis bisa tercapai fokus kita membangun rumah MBR [masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Anggotanya sendiri diakui Raihan masih fokus pada pasar Bandung Raya meski sejumlah unit juga disasar dibangun di wilayah Banjar dan Cianjur. “Paling banyak itu Bandung dan Banjar,” katanya.