TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemprov Jabar Sebut Dana Pemulihan Ekonomi Rp5 Triliun Sudah Terserap

Semoga perekonomian masyarakat semakin membaik

Dok.Humas Jabar

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dititipkan Pemerintah Pusat pada Bank Jabar Banten (Bjb) sudah terserap seluruhnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, BJB sudah mencapai target lebih cepat untuk menyalurkan dana PEN sebesar Rp5 triliun hingga Desember 2020.

Emil menuturkan, dana pemuliahan ekonomi ini didapat dari pemerintah pusat sebesar Rp2,5 triliun, dan dana dari BJB Rp2,5 triliun. “Dana itu sudah habis, performa penyalurannya sudah habis,” kata Emil, Kamis (22/10/2020).

1. Penyaluran dana lebih besar ke sektor konstruksi dan pedagangan

Ilustrasi Infrastruktur (Jalan Tol) (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurutnya total yang sudah diluncurkan mencapai Rp4,98 triliun pada para pihak yang membutuhkan dana pemulihan ekonomi. Penerima dana PEN dari BJB didominasi oleh sektor konstruksi dan perdagangan.

“Masing-masing mengambil porsi 25 persen, kami tengah melobi untuk meminta lagi,” katanya.

Sejauh ini penambahan dana diperlukan mengingat sektor UMKM masih menemui kendala penerimaan subsidi dari pemerintah. Emil mengaku sudah memerintahkan tim Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) untuk bersafari ke sejumlah kementerian teknis.

“Untuk memastikan dana pusat yang bisa kita mintakan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Jabar,” paparnya.

2. Anggaran ini disalurkan karena dampak pandemik COVID-19

Ilustrasi perekonomian Indonesia diserang virus corona (IDN Times/Arief Rahmat)

Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memberikan pinjaman ke daerah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu mengatakan, pinjaman PEN Daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak COVID-19 agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah.

“Yang hari ini kita lihat adalah yang dalam alokasi untuk mendukung pemerintah daerah. Karena memang Pemerintah Daerah yang paling depan dan mereka yang harus betul-betul memulihkan terutama dari kondisi kegiatan masyarakat yang sangat rumit dan juga dari sisi mengembalikan kegiatan ekonomi tanpa memperburuknya penyebaran COVID-19 itu tugas yang luar biasa sulit,” ujarnya

Berita Terkini Lainnya