Kepala BNPB: Angka Bencana di Indonesia Naik 52 Persen
Debbie Sutrisno/IDN Times
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penangulanan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan bahwa perubahan iklim yang terjadi memberikan dampak pada tingginya angka bencana di Indonesia.
Berdasarkan data 2023 angka bencana mencapai 5.400 kasus. Angka ini naik mencapai 52 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Bukan hanya perubahan iklim, arus urbanisasi dan tingginya perubahan tata guna lahan pun ikut berperan pada peningkatan angka tersebut.
"Namun, baik terhadap jumlah korban jiwa yang meninggal, hilang dan luka-luka, kerusakan infrastruktur seperti rumah, bangunan, pemerintah, fasilitas umum dan fasilitas sosial, menunjukkan tren penurunan yang signifikan," kata Suharyanto dalam Rakornas BNPB di Kota Bandung, Rabu (24/5/2024).
Korban jiwa meninggal, hilang, dan luka-luka pada 2023 turun 36 persen, dari 9.628 jiwa pada 2022 menjadi 6.061 jiwa. Demikian juga dengan angka kerusakan infrastruktur yang pada 2022 sebesar 97.891 unit turun menjadi 35.933 unit atau menurun sebesar 63 persen pada 2023.
1. Inovasi teknologi harus ditingkatkan dalam mitigasi dan penanggulangan bencana
Polisi wanita memeluk keluarga korban tanah longsor di Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Senin (15/4/2024). (ANTARA FOTO/Arnas Padda)Dia menturkan, selama ini BNPB bersama sejumlah pemangku kebijakan lainnya berupaya meningkatkan teknologi dalam mitigasi maupun ketika penanggulangan bencana. Sebab, sudah lama cara ini dilakukan secara tradisional dan konvensional.
Perubahan iklim yang membuat bencana semakin signifikan dirasakan masyarakat harus disikapi dengan berbagai kebijakan yang mampu menjawab tantangan tersebut. Perencanaan, antisipasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan harus didukung inovasi dan teknologi yang memungkinkan untuk merespons lebih cepat ketika terjadi sesuatu di masyarakat.
"Untuk itu perlu kerja sama sehingga ke depan bisa mewujudkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi," kata dia.
Perubahan sistem bekerja dan alat yang diperbantukan bagi BNPB pun sangat penting untuk mengurangi dampak bencana seperti kebakaran atau kekeringan yang bisa memengaruhi ketersediaan pangan.
"Pendampingan dan upaya pencegahan sejak awal serta optimalisasi teknologi modifikasi cuaca mampu menekan eskalasi kebakaran hutan dan lahan, sehingga di tahun 2023 tidak ada asap yang menyebrang melintasi batas negara," katanya.
2. Pemda harus mampu ikut serta lakukan mitigasi bencana
Banjir melanda Kota Serang pada 28 Februari 2024 (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)Sementara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah untuk lebih sigap dalam memitigasi kemungkinan bencana yang terjadi di daerahnya. Harus ada upaya dalam penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif.
Rencana tanggap darurat harus mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial. Maka kinerja pemerintah pusat dan daerah penting agar bisa berkomitmen meningkatkan kapasitas dalam melindungi masyarakat.
"Selaras dengan upaya ini penurunan risiko bencana sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah mitigasi dampak bencana di daerah tertentu dan memastikan kecukupan pangan dan kesehatan masyarakat serta berkelanjutan lingkungan hidup bermuara peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Kolaborasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana perlu dilaksanakan secara konsisten. Selain itu pengalaman negara maju hendak jadi pembelajaran mulai dari rujukan bencana, mitigasi kesiap siagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Pengembangan teknologi jadi kunci mitigasi dan penanganan bencana
Suasana bencana longsor yang terjadi di Tapanuli Utara (Dok. Istimewa)Dengan angka bencana yang masih tinggi dan dampaknya pada masyarakat, Ma'ruf Amin pun meminta adanya pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana di dalam negeri. Perbaikan teknologi diharap menjadi kunci terwujudnya efektivitas dan efisiensi aksi dini siap siaga bencana.
Kemudian dibarengi partisipasi semua elemen sektor swasta akademisi dan masyarakat akan terwujud penanganan responsif, adaptif, serta tangguh menghadapi ancaman bencana
Baca Juga: 26 April: Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Simak Fakta Uniknya
